Amlapura (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan berbagai komponen masyarakat bahwa perjuangan daerahnya untuk mendapatkan otonomi asimetris dari pemerintah pusat, bukanlah berorientasi pada pendapatan yang lebih banyak.
"Yang diperjuangkan adalah pengaturan yang lebih adil, manajemen pulau, dan bukan hanya dana perimbangan," katanya saat menggelar simakrama (temu wicara) dengan masyarakat di Amlapura, Karangasem, Sabtu.
Ia mengajak masyarakatnya untuk berhati-hati dan tidak emosi berbicara tentang pembagian dana dari pemerintah pusat karena sesungguhnya sudah banyak yang diberikan pemerintah pusat kepada Bali.
Pastika mencontohkan, dari APBD Kabupaten Karangasem 2014 sebesar Rp1,2 triliun, pendapatan asli daerahnya hanya sekitar Rp200 miliar. Itu artinya dana Rp1 triliun untuk APBD setempat dipenuhi dari bantuan pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
Demikian juga dengan Kabupaten Bangli, kata dia, dari APBD-nya sekitar Rp700 miliar, yang disumbangkan dari PAD hanya Rp20 miliar, sedangkan sisanya dari pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
"Hampir semua kabupaten/kota di Bali sudah mendapatkan dana yang besar dari pusat. Jadi, jangan emosi memperjuangkan uang terkait dengan otonomi asimetris tersebut. Belum lagi bantuan pusat untuk pembuatan jalan, bendungan, membayar polisi, tentara, hakim, jaksa dan sebagainya," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali itu tidak memungkiri, seringkali komponen masyarakat di daerahnya disesatkan dengan angka Rp47 triliun yang didapatkan dari perhitungan pendapatan jasa pariwisata di Pulau Dewata dan nominal itu kemudian yang dijadikan landasan perjuangan mendapatkan otonomi asimetris.
"Padahal tidak Rp47 triliun itu yang masuk ke pemerintah pusat, tetapi hanya pajaknya saja. Pendapatan sebesar Rp47 triliun sudah terbagi-bagi dalam pajak pemerintah kabupaten/kota maupun pengusaha akomodasi pariwisata di bidang hotel dan restoran," katanya.
Menurut dia, yang terpenting dari perjuangan otonomi asimetris maupun otonomi khusus adalah kalau bisa disetujuinya manajemen pengelolaan satu pulau (one island management) khususnya dalam penataan tata ruang serta pengaturan lainnya terkait perlindungan budaya.
"Bali itu pulau kecil, kalau semua bupati/wali kota terus-menerus berhak mengeluarkan izin terkait tata ruang, maka lama-lama habislah daerah kita," ucap Pastika.
Acara simakrama di kabupaten paling ujung timur Pulau Bali itu juga dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, Bupati Karangasem Wayan Geredeg, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali serta masyarakat umum. Acara simakrama dipandu oleh Kepala Bappeda Bali Putu Astawa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Yang diperjuangkan adalah pengaturan yang lebih adil, manajemen pulau, dan bukan hanya dana perimbangan," katanya saat menggelar simakrama (temu wicara) dengan masyarakat di Amlapura, Karangasem, Sabtu.
Ia mengajak masyarakatnya untuk berhati-hati dan tidak emosi berbicara tentang pembagian dana dari pemerintah pusat karena sesungguhnya sudah banyak yang diberikan pemerintah pusat kepada Bali.
Pastika mencontohkan, dari APBD Kabupaten Karangasem 2014 sebesar Rp1,2 triliun, pendapatan asli daerahnya hanya sekitar Rp200 miliar. Itu artinya dana Rp1 triliun untuk APBD setempat dipenuhi dari bantuan pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
Demikian juga dengan Kabupaten Bangli, kata dia, dari APBD-nya sekitar Rp700 miliar, yang disumbangkan dari PAD hanya Rp20 miliar, sedangkan sisanya dari pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
"Hampir semua kabupaten/kota di Bali sudah mendapatkan dana yang besar dari pusat. Jadi, jangan emosi memperjuangkan uang terkait dengan otonomi asimetris tersebut. Belum lagi bantuan pusat untuk pembuatan jalan, bendungan, membayar polisi, tentara, hakim, jaksa dan sebagainya," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali itu tidak memungkiri, seringkali komponen masyarakat di daerahnya disesatkan dengan angka Rp47 triliun yang didapatkan dari perhitungan pendapatan jasa pariwisata di Pulau Dewata dan nominal itu kemudian yang dijadikan landasan perjuangan mendapatkan otonomi asimetris.
"Padahal tidak Rp47 triliun itu yang masuk ke pemerintah pusat, tetapi hanya pajaknya saja. Pendapatan sebesar Rp47 triliun sudah terbagi-bagi dalam pajak pemerintah kabupaten/kota maupun pengusaha akomodasi pariwisata di bidang hotel dan restoran," katanya.
Menurut dia, yang terpenting dari perjuangan otonomi asimetris maupun otonomi khusus adalah kalau bisa disetujuinya manajemen pengelolaan satu pulau (one island management) khususnya dalam penataan tata ruang serta pengaturan lainnya terkait perlindungan budaya.
"Bali itu pulau kecil, kalau semua bupati/wali kota terus-menerus berhak mengeluarkan izin terkait tata ruang, maka lama-lama habislah daerah kita," ucap Pastika.
Acara simakrama di kabupaten paling ujung timur Pulau Bali itu juga dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta, Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, Bupati Karangasem Wayan Geredeg, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Bali serta masyarakat umum. Acara simakrama dipandu oleh Kepala Bappeda Bali Putu Astawa. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014