Jakarta (Antara Bali) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan sejumlah program,
diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan wajib
belajar 12 tahun, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bidikmisi untuk
meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.
"Untuk mendapatkan layanan pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan. Beberapa kebijakan yang sudah kami lakukan diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pelaksanaan wajib belajar, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bidikmisi, " katanya dalam upacara bendera hari ulang tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu.
Selain itu, menurut dia, terdapat juga pengiriman guru untuk daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal melalui program SM3T, Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pendirian perguruan tinggi negeri baru dan sekolah berasrama, tambahnya.
"Ini semua merupakan upaya untuk meningkatkan akses secara inklusif dan berkeadilan," ujar Mendikbud.
Berbagai kebijakan program peningkatan akses tersebut, ujar Mendikbud telah mendorong terjadinya peningkatan drastis angka partisipasi kasar (APK).
Sebagai contoh angka Partisipasi Kasar (APK) untuk sekolah menengah pada tahun 2004 hanya mencapai 49 persen, dalam kurun waktu 10 tahun naik menjadi 82 persen pada tahun 2013. Demikian juga untuk Perguruan Tinggi pada tahun 2004 hanya mencapai 14,6 persen, naik menjadi 29,9 persen pada tahun 2013.
Mendikbud menyampaikan kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh kualitas guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mutlak diperlukan.
Dengan kapasitas dan profesionalitas itulah, tutur Mendikbud, diharapkan kinerja dunia pendidikan semakin baik.
"Melalui peningkatan kinerja itu, kita tingkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.
Terkait pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan pada penerapan Kurikulum 2013, Mendikbud mengatakan, hingga kini telah dilatih sekitar 1,3 juta guru.
Penerapan Kurikulum 2013 tersebut bertujuan membekali para peserta didik agar memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Para peserta didik diharapkan mapu berpikir orde tinggi, kreatif dan inovatif, berkarakter mulia, cinta dan bangga menjadi warga Indonesia.
Selain itu, penerapan Kurikulum 2013 perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang memembuhi standar layanan minimal. Selama periode tahun 2010 -- 2014, telah dilakukan rehabilitasi 246.688 ruang kelas tidak layak, dibangun 44.552 ruang kelas baru dan 3.189 unit sekolah baru, katanya.
"Itu semua kita lakukan kita lakukan sebagai upaya agar anak-anak kita mampu menjawab berbagai persoalan dan tantangan sesuai dengan zamannya, sekaligus menyiapkan generasi emas, dan menyongsong kejayaan Indonesia tahun 2045," demikian Mohammad Nuh. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Untuk mendapatkan layanan pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan. Beberapa kebijakan yang sudah kami lakukan diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, pelaksanaan wajib belajar, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bidikmisi, " katanya dalam upacara bendera hari ulang tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia, di kantor Kemdikbud, Minggu.
Selain itu, menurut dia, terdapat juga pengiriman guru untuk daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal melalui program SM3T, Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pendirian perguruan tinggi negeri baru dan sekolah berasrama, tambahnya.
"Ini semua merupakan upaya untuk meningkatkan akses secara inklusif dan berkeadilan," ujar Mendikbud.
Berbagai kebijakan program peningkatan akses tersebut, ujar Mendikbud telah mendorong terjadinya peningkatan drastis angka partisipasi kasar (APK).
Sebagai contoh angka Partisipasi Kasar (APK) untuk sekolah menengah pada tahun 2004 hanya mencapai 49 persen, dalam kurun waktu 10 tahun naik menjadi 82 persen pada tahun 2013. Demikian juga untuk Perguruan Tinggi pada tahun 2004 hanya mencapai 14,6 persen, naik menjadi 29,9 persen pada tahun 2013.
Mendikbud menyampaikan kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh kualitas guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mutlak diperlukan.
Dengan kapasitas dan profesionalitas itulah, tutur Mendikbud, diharapkan kinerja dunia pendidikan semakin baik.
"Melalui peningkatan kinerja itu, kita tingkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.
Terkait pengembangan kapasitas dan profesionalitas guru melalui pendidikan dan pelatihan pada penerapan Kurikulum 2013, Mendikbud mengatakan, hingga kini telah dilatih sekitar 1,3 juta guru.
Penerapan Kurikulum 2013 tersebut bertujuan membekali para peserta didik agar memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Para peserta didik diharapkan mapu berpikir orde tinggi, kreatif dan inovatif, berkarakter mulia, cinta dan bangga menjadi warga Indonesia.
Selain itu, penerapan Kurikulum 2013 perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang memembuhi standar layanan minimal. Selama periode tahun 2010 -- 2014, telah dilakukan rehabilitasi 246.688 ruang kelas tidak layak, dibangun 44.552 ruang kelas baru dan 3.189 unit sekolah baru, katanya.
"Itu semua kita lakukan kita lakukan sebagai upaya agar anak-anak kita mampu menjawab berbagai persoalan dan tantangan sesuai dengan zamannya, sekaligus menyiapkan generasi emas, dan menyongsong kejayaan Indonesia tahun 2045," demikian Mohammad Nuh. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014