Denpasar (Antara Bali) - Rakyat Indonesia hendaknya mampu memaknai empat pilar kebangsaan untuk tetap tegaknya Negara Indonesia dalam gempuran globalisasi, kata Anak Agung Bagus Adhi Mahendra seorang calon legislatif terpilih untuk DPR-RI periode 2014-2019.
"Keempat pilar tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya pada seminar kebangsaan bertema "Membongkar Patologi Kebangsaan Upaya Menyongsong Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Lebih Baik" di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia mengatakan empat pilar kebangsaan tersebut yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari gempuran era globalisasi tersebut, sebab tanpa adanya pilar kebangsaan tersebut tidak menutup kemungkinan negara ini bisa saja terpecah belah.
"Bangsa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras dan antargolongan serta ratusan bahasa daerah. Dengan kondisi seperti ini sangat rawan terjadinya gesekan. Karena itu semangat berbangsa dan memegang teguh empat pilar demokrasi tersebut," ucap politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, tanpa ada perjuangan yang keras dan semangat bersatu, bangsa Indonesia sangat rawan terjadinya konfliks. Contohnya negara Uni Soviet, kini sudah pecah menjadi beberapa negara.
"Belajar dari pengalaman negara sebesar itu, bisa pecah. Maka kita sebagai bangsa yang berdaulat harus mampu memupuk kesatuan dan persatuan tersebut. Silakan era globalisasi itu berjalan dengan berbagai pengaruh sosial dan budaya, namun bangsa Indonesia harus tetap menjunjugi tinggi empat pilar kebangsaan itu," ujarnya.
Adhi Mahendra mengamati dalam pembangunan saat ini belum mampu sepenuhnya memberi kesejahteraan yang layak bagi rakyatnya. Namun demikian pemerintah sudah berupaya untuk melakukan upaya menuju kesejahteraan.
"Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dengan program-program berbasis kerakyatan. Namun belum sepenuhnya bisa menyejahterakan warga," katanya.
Tantangan ke depan bangsa Indonesia, kata dia, adalah bagaimana perangkat negara untuk memberantas korupsi, sebab tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.
"Pemerintah harus mampu memberantas korupsi, karena itu kami berharap presiden dan wakil presiden terpilih harus mampu menegakkan hukum dan memberantas koruptor. Jika terbukti harus dilakukan tindakan secara tegas terhadap para koruptor," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Keempat pilar tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya pada seminar kebangsaan bertema "Membongkar Patologi Kebangsaan Upaya Menyongsong Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Lebih Baik" di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Ia mengatakan empat pilar kebangsaan tersebut yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari gempuran era globalisasi tersebut, sebab tanpa adanya pilar kebangsaan tersebut tidak menutup kemungkinan negara ini bisa saja terpecah belah.
"Bangsa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras dan antargolongan serta ratusan bahasa daerah. Dengan kondisi seperti ini sangat rawan terjadinya gesekan. Karena itu semangat berbangsa dan memegang teguh empat pilar demokrasi tersebut," ucap politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, tanpa ada perjuangan yang keras dan semangat bersatu, bangsa Indonesia sangat rawan terjadinya konfliks. Contohnya negara Uni Soviet, kini sudah pecah menjadi beberapa negara.
"Belajar dari pengalaman negara sebesar itu, bisa pecah. Maka kita sebagai bangsa yang berdaulat harus mampu memupuk kesatuan dan persatuan tersebut. Silakan era globalisasi itu berjalan dengan berbagai pengaruh sosial dan budaya, namun bangsa Indonesia harus tetap menjunjugi tinggi empat pilar kebangsaan itu," ujarnya.
Adhi Mahendra mengamati dalam pembangunan saat ini belum mampu sepenuhnya memberi kesejahteraan yang layak bagi rakyatnya. Namun demikian pemerintah sudah berupaya untuk melakukan upaya menuju kesejahteraan.
"Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dengan program-program berbasis kerakyatan. Namun belum sepenuhnya bisa menyejahterakan warga," katanya.
Tantangan ke depan bangsa Indonesia, kata dia, adalah bagaimana perangkat negara untuk memberantas korupsi, sebab tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.
"Pemerintah harus mampu memberantas korupsi, karena itu kami berharap presiden dan wakil presiden terpilih harus mampu menegakkan hukum dan memberantas koruptor. Jika terbukti harus dilakukan tindakan secara tegas terhadap para koruptor," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014