Denpasar (Antara Bali) - Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali mengimbau para "prajuru" atau pengurus adat di masing-masing desa turut aktif mengidentifikasi penduduk pendatang sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan persoalan kependudukan.
"Patut diingat, dalam aturan hukum adat Bali, salah satu tugas `prajuru` adalah menjaga `kasukertan` atau ketenteraman desa. Jadi, siapapun yang datang ke wilayah desa pakraman (desa adat) patut diketahui oleh prajuru, dengan cara mengidentifikasi siapa yang datang, maksudnya apa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kedatangan mereka," kata Ketua MUDP Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, di Denpasar, Rabu.
Namun, ujar dia, dalam pemeriksaan identitas pendatang, jangan lupa bekerja sama dengan aparat pemerintahan seperti Satpol PP, unsur kepolisian dan lembaga lain yang memiliki kewenangan seperti itu sehingga prajuru desa pakraman tidak dikatakan berbuat arogan.
"Penduduk pendatang diterima kehadirannya, tetapi tetap harus memperhatikan dan mematuhi aturan yang ada, baik itu aturan adat maupun aturan kedinasan terkait dengan kewenangan pemerintah," ucap pimpinan tertinggi lembaga yang menaungi desa adat di Bali itu.
Demikian juga dengan masyarakat yang memiliki rumah kos, diharapkan rutin mengawasi mereka yang tinggal di sana. Jangan sampai kejadian seperti kelompok teroris yang menempati rumah kos saat peristiwa Bom Bali beberapa tahun lalu terulang lagi.
Suwena tidak memungkiri, kehadiran pendatang di Bali tidak selalu memberikan pengaruh negatif dari sisi peningkatan angka kriminalitas maupun pertambahan jumlah gelandangan dan pengemis.
"Pengaruh positifnya dapat kita lihat dari sisi ketersediaan tenaga kerja. Hal tersebut khususnya bagi pendatang yang sudah memiliki keterampilan tertentu," ucapnya.
Oleh karena itu, Suwena mengatakan diperlukan kerja sama yang harmonis antara prajuru desa adat dengan pecalang (petugas pengamanan adat) dan unsur pemerintah serta aparat keamanan dalam mengantisipasi persoalan penduduk pendatang. Apalagi masa-masa setelah Idul Fitri, para pendatang mulai membanjiri Pulau Bali.
"Kalau kita semua bersinergi, saya kira angka kriminalitas dan gangguan kamtibmas di Bali bisa ditekan. Di sisi lain, memang kejahatan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali," kata Suwena. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Patut diingat, dalam aturan hukum adat Bali, salah satu tugas `prajuru` adalah menjaga `kasukertan` atau ketenteraman desa. Jadi, siapapun yang datang ke wilayah desa pakraman (desa adat) patut diketahui oleh prajuru, dengan cara mengidentifikasi siapa yang datang, maksudnya apa dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kedatangan mereka," kata Ketua MUDP Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, di Denpasar, Rabu.
Namun, ujar dia, dalam pemeriksaan identitas pendatang, jangan lupa bekerja sama dengan aparat pemerintahan seperti Satpol PP, unsur kepolisian dan lembaga lain yang memiliki kewenangan seperti itu sehingga prajuru desa pakraman tidak dikatakan berbuat arogan.
"Penduduk pendatang diterima kehadirannya, tetapi tetap harus memperhatikan dan mematuhi aturan yang ada, baik itu aturan adat maupun aturan kedinasan terkait dengan kewenangan pemerintah," ucap pimpinan tertinggi lembaga yang menaungi desa adat di Bali itu.
Demikian juga dengan masyarakat yang memiliki rumah kos, diharapkan rutin mengawasi mereka yang tinggal di sana. Jangan sampai kejadian seperti kelompok teroris yang menempati rumah kos saat peristiwa Bom Bali beberapa tahun lalu terulang lagi.
Suwena tidak memungkiri, kehadiran pendatang di Bali tidak selalu memberikan pengaruh negatif dari sisi peningkatan angka kriminalitas maupun pertambahan jumlah gelandangan dan pengemis.
"Pengaruh positifnya dapat kita lihat dari sisi ketersediaan tenaga kerja. Hal tersebut khususnya bagi pendatang yang sudah memiliki keterampilan tertentu," ucapnya.
Oleh karena itu, Suwena mengatakan diperlukan kerja sama yang harmonis antara prajuru desa adat dengan pecalang (petugas pengamanan adat) dan unsur pemerintah serta aparat keamanan dalam mengantisipasi persoalan penduduk pendatang. Apalagi masa-masa setelah Idul Fitri, para pendatang mulai membanjiri Pulau Bali.
"Kalau kita semua bersinergi, saya kira angka kriminalitas dan gangguan kamtibmas di Bali bisa ditekan. Di sisi lain, memang kejahatan itu tidak bisa dihilangkan sama sekali," kata Suwena. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014