Denpasar (Antara Bali) - Industri pariwisata Indonesia terus berupaya dan melakukan persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan harapan mampu memenangkan persaingan di tingkat negara-negara Asia Tenggara.
"Proses ke arah sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata sudah bergulir, tetapi kendala yang terdengar banyak sekali, misalnya karyawan tidak memiliki biaya melakukan uji kompetensi," kata Kepala Program Studi Magister (S-2) Kajian Pariwisata Unud Prof.Dr. I Nyoman Darma Putra M.Litt di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, pekerja bidang pariwisata di Indonesia itu memandang uji kompetensi kurang bermanfaat karena sertifikasi tidak sertamerta meningkatkan pendapatkan mereka.
Sementara itu perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak dalam posisi untuk membiayai proses sertifikasi. Selain itu juga dikhawatirkan bahwa sertitikasi tidak akan sertamerta menjadi komponen pertimbangan dalam gaji. Berbagai masalah tersebut dapat membuat hambatan bagi industri pariwisata melakukan persiapan memasuki era MEA.
Prof Darma Putra menambahkan, pihaknya mengadakan Lokakarya Kesiapan Pariwisata Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 di kampus setempat, 15 Agustus 2014.
Lokakarya yang menampilkan lima pembicara itu diharapkan mampu merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan langkah strategis menghadapi MEA.
Kegiatan tersebut disertai dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan narasumber dari berbagai pihak yakni pemerintah, organisasi, pengusaha pariwisata dan akademisi.
Lokakarya diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis menghadapi MEA.
Secara khusus diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai yang dihadapi industri pariwisata Indonesia menghadapi MEA, ujar Darma Putra. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Proses ke arah sertifikasi kompetensi pekerja pariwisata sudah bergulir, tetapi kendala yang terdengar banyak sekali, misalnya karyawan tidak memiliki biaya melakukan uji kompetensi," kata Kepala Program Studi Magister (S-2) Kajian Pariwisata Unud Prof.Dr. I Nyoman Darma Putra M.Litt di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, pekerja bidang pariwisata di Indonesia itu memandang uji kompetensi kurang bermanfaat karena sertifikasi tidak sertamerta meningkatkan pendapatkan mereka.
Sementara itu perusahaan yang mempekerjakan mereka tidak dalam posisi untuk membiayai proses sertifikasi. Selain itu juga dikhawatirkan bahwa sertitikasi tidak akan sertamerta menjadi komponen pertimbangan dalam gaji. Berbagai masalah tersebut dapat membuat hambatan bagi industri pariwisata melakukan persiapan memasuki era MEA.
Prof Darma Putra menambahkan, pihaknya mengadakan Lokakarya Kesiapan Pariwisata Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 di kampus setempat, 15 Agustus 2014.
Lokakarya yang menampilkan lima pembicara itu diharapkan mampu merumuskan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan langkah strategis menghadapi MEA.
Kegiatan tersebut disertai dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan narasumber dari berbagai pihak yakni pemerintah, organisasi, pengusaha pariwisata dan akademisi.
Lokakarya diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan langkah-langkah strategis menghadapi MEA.
Secara khusus diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai yang dihadapi industri pariwisata Indonesia menghadapi MEA, ujar Darma Putra. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014