Denpasar (Antara Bali) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Bali memberi catatan kepada pemerintah provinsi atas rendahnya serapan anggaran belanja daerah, karena realisasi belanja daerah sampai bulan Juni baru sebesar 28,16 persen.
"Belanja tidak langsung realisasinya sebesar 30,59 persen dan belanja langsung realisasinya 22,94 persen. Karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Bali," kata juru bicara Fraksi PDIP Made Kusuma Putra pada sidang paripurna pandangan fraksi DPRD Bali terkait APBD 2014 di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan pendapatan daerah meningkat harus diimbangi dengan serapan belanja yang memadai. Jika serapannya stagnan atau menurun, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga tidak ada peningkatan.
Kusuma Putra mengatakan belajar dari pengalaman tahun 2013, dimana masih ada target-target yang belum bisa dipenuhi, seperti beberapa persoalan dasar, di antaranya pengendalian tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan realisasi infestasi, pengendalian jumlah penduduk kaitannya dengan angka kemiskinan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.
"Dalam sisa waktu lima bulan ke depan ini bisa dimanfaatkan dengan seksama, bersinergi untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah ditetapkan," katanya.
Kusuma Putra mengharapkan perlunya evaluasi, pendampingan serta pengawasan yang lebih sungguh-sungguh terhadap beberapa program unggulan yang diluncurkan di masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), sistem pertanian terintegrasi (simantri) dan gerakan pembangunan desa terpadu (gerbangsadu), sehingga pelaksanaannya lebih baik.
"Kami mengingatkan rasio pembangunan di Bali sebagai indikator untuk menilai tingkat kesenjangan ataupun ketimpangan sebagai hasil dari pembangunan mencapai 0,35, di samping kontribusi sektor tersier yang masih sangat dominan," ujarnya.
Ia mengharapkan upaya-upaya memperkuat sektor primer dan skunder perlu terus didorong, sehingga ke depan kedua sektor ini bisa lebih memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bali tanpa harus mengabaikan sektor tersier, utamanya pariwisata.
"Kita menyadari sektor primier atau pertanian hingga saat ini kurang diminati oleh pencari pekerja, khususnya anak-anak muda," katanya.
Hal tersebut disebabkan, lanjut Kusuma Putra, di samping rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, sektor pertanian identik dengan penghasilan dipandang masih rendah.
"Kami menyarankan perlunya ada modernisasi disektor pertanian melalui budidaya tanaman pangan yang didahului dengan penataan atau konsolidasi lahan pertanian sedikitnya 30-50 hektare," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Belanja tidak langsung realisasinya sebesar 30,59 persen dan belanja langsung realisasinya 22,94 persen. Karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Bali," kata juru bicara Fraksi PDIP Made Kusuma Putra pada sidang paripurna pandangan fraksi DPRD Bali terkait APBD 2014 di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan pendapatan daerah meningkat harus diimbangi dengan serapan belanja yang memadai. Jika serapannya stagnan atau menurun, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga tidak ada peningkatan.
Kusuma Putra mengatakan belajar dari pengalaman tahun 2013, dimana masih ada target-target yang belum bisa dipenuhi, seperti beberapa persoalan dasar, di antaranya pengendalian tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan realisasi infestasi, pengendalian jumlah penduduk kaitannya dengan angka kemiskinan dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.
"Dalam sisa waktu lima bulan ke depan ini bisa dimanfaatkan dengan seksama, bersinergi untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah ditetapkan," katanya.
Kusuma Putra mengharapkan perlunya evaluasi, pendampingan serta pengawasan yang lebih sungguh-sungguh terhadap beberapa program unggulan yang diluncurkan di masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), sistem pertanian terintegrasi (simantri) dan gerakan pembangunan desa terpadu (gerbangsadu), sehingga pelaksanaannya lebih baik.
"Kami mengingatkan rasio pembangunan di Bali sebagai indikator untuk menilai tingkat kesenjangan ataupun ketimpangan sebagai hasil dari pembangunan mencapai 0,35, di samping kontribusi sektor tersier yang masih sangat dominan," ujarnya.
Ia mengharapkan upaya-upaya memperkuat sektor primer dan skunder perlu terus didorong, sehingga ke depan kedua sektor ini bisa lebih memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bali tanpa harus mengabaikan sektor tersier, utamanya pariwisata.
"Kita menyadari sektor primier atau pertanian hingga saat ini kurang diminati oleh pencari pekerja, khususnya anak-anak muda," katanya.
Hal tersebut disebabkan, lanjut Kusuma Putra, di samping rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, sektor pertanian identik dengan penghasilan dipandang masih rendah.
"Kami menyarankan perlunya ada modernisasi disektor pertanian melalui budidaya tanaman pangan yang didahului dengan penataan atau konsolidasi lahan pertanian sedikitnya 30-50 hektare," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014