Yogyakarta (Antara Bali) - PT Pertamina (Persero) siap jalankan tata kelola sistem
"strategic petroleum reserve" atau SPR dalam upaya menjaga kedaulatan
dan ketahanan energi nasional agar tidak jatuh ke pihak asing.
"Kalau ada pihak yang mengatakan Pertamina sebaiknya mengurus BBM bersubsidi saja dan SPR diserahkan ke pihak lain apalagi asing, itu adalah pikiran yang menyesatkan," kata Direktur Pemasaran dan Niaga, Hanung Budya, dalam acara "Semangat Profitable Downstream", di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Hanung, SPR ibarat gudang peluru yang harus dijaga oleh perusahaan nasional berpengalaman, dan tidak boleh dikelola pihak asing karena justru akan membahayakan bangsa dan negara Indonesia.
"Masak SPR akan diserahkan kepada pihak asing. Kalau ini bener terjadi maka habislah kedaulatan energi bangsa," tegas Hanung.
Pertamina, katanya, sudah lebih dari 50 tahun mengelola energi nasional mulai dari Sabang hingga Merauke, di samping sudah memiliki infrastruktur yang memadai dalam mengelola energi nasional.
Perusahaan, lanjutnya, saat ini setidaknya memiliki 140 pelabuhan khusus untuk penyaluran BBM, enam kilang, serta 200 tanker, sehingga sangat berpengalaman kelola migas.
"Kalau ada persepsi Pertamina tidak punya uang maka merupakan cara pandang sesat," tukasnya.
Pertamina, tegasnya pula, selama ini tidak merasa direpotkan dengan mengurus BBM bersubsidi apalagi itu merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kebutuhan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.
"Kita tidak anti-asing dan siap kerja sama dengan pihak asing. Tapi kendali harus dilakukan perusahaan milik negara," ucap Hanung.
Seharusnya, menurut dia, semua komponen bangsa mendukung Pertamina sebagai perusahaan negara untuk bisa menjalankan SPR, bukan justru menjatuhkan dan menyerahkan ke pihak asing.
"Perlu diingat bahwa Pertamina bukan milik perorangan dan golongan, tapi milik bangsa dan masyarakat Indonesia," katanya, menegaskan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kalau ada pihak yang mengatakan Pertamina sebaiknya mengurus BBM bersubsidi saja dan SPR diserahkan ke pihak lain apalagi asing, itu adalah pikiran yang menyesatkan," kata Direktur Pemasaran dan Niaga, Hanung Budya, dalam acara "Semangat Profitable Downstream", di Yogyakarta, Selasa.
Menurut Hanung, SPR ibarat gudang peluru yang harus dijaga oleh perusahaan nasional berpengalaman, dan tidak boleh dikelola pihak asing karena justru akan membahayakan bangsa dan negara Indonesia.
"Masak SPR akan diserahkan kepada pihak asing. Kalau ini bener terjadi maka habislah kedaulatan energi bangsa," tegas Hanung.
Pertamina, katanya, sudah lebih dari 50 tahun mengelola energi nasional mulai dari Sabang hingga Merauke, di samping sudah memiliki infrastruktur yang memadai dalam mengelola energi nasional.
Perusahaan, lanjutnya, saat ini setidaknya memiliki 140 pelabuhan khusus untuk penyaluran BBM, enam kilang, serta 200 tanker, sehingga sangat berpengalaman kelola migas.
"Kalau ada persepsi Pertamina tidak punya uang maka merupakan cara pandang sesat," tukasnya.
Pertamina, tegasnya pula, selama ini tidak merasa direpotkan dengan mengurus BBM bersubsidi apalagi itu merupakan tugas pemerintah untuk menjamin kebutuhan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.
"Kita tidak anti-asing dan siap kerja sama dengan pihak asing. Tapi kendali harus dilakukan perusahaan milik negara," ucap Hanung.
Seharusnya, menurut dia, semua komponen bangsa mendukung Pertamina sebagai perusahaan negara untuk bisa menjalankan SPR, bukan justru menjatuhkan dan menyerahkan ke pihak asing.
"Perlu diingat bahwa Pertamina bukan milik perorangan dan golongan, tapi milik bangsa dan masyarakat Indonesia," katanya, menegaskan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014