Negara (Antara Bali) - BPK Perwakilan Bali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemkab Jembrana, tahun anggaran 2013.
"Seperti tahun sebelumnya, kami mendapatkan opini WDP. Tapi kami akan terus berusaha, agar bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," kata Bupati Jembrana, I Putu Artha, yang menerima langsung opini BPK tersebut.
Untuk mendapatkan opini WTP, ia mengatakan, akan belajar dan melakukan evaluasi dari hasil audit yang dilakukan BPK.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, beberapa hal yang membuat Pemkab Jembrana mendapat opini WDP seperti pos piutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang tidak dapat dikoreksi, serta pencatatan dan persediaan barang cetakan di Dinas Dafduknakertrans yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
Namun BPK mengakui, dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, tata kelola keuangan Pemkab Jembrana sudah ada perbaikan yang signifikan, meskipun masih perlu perbaikan di beberapa sektor lagi.
"BPK juga siap mendorong upaya perbaikan yang dilakukan pemkab, agar tata kelola keuangannya lebih baik lagi untuk tahun anggaran selanjutnya," kata Kepala Seksi Humas Bagian Humas Dan Protokol Jembrana, Ida Bagus Surya, yang mengikuti penyerahan LHP BPK di Denpasar tersebut.
Menanggapi raihan opini BPK ini, Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa mengatakan, sebagai mitra eksekutif termasuk dalam anggaran, pihaknya akan memaksimalkan penerapan sistem keuangan daerah agar lebih baik.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Seperti tahun sebelumnya, kami mendapatkan opini WDP. Tapi kami akan terus berusaha, agar bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," kata Bupati Jembrana, I Putu Artha, yang menerima langsung opini BPK tersebut.
Untuk mendapatkan opini WTP, ia mengatakan, akan belajar dan melakukan evaluasi dari hasil audit yang dilakukan BPK.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, beberapa hal yang membuat Pemkab Jembrana mendapat opini WDP seperti pos piutang Pajak Bumi Dan Bangunan yang tidak dapat dikoreksi, serta pencatatan dan persediaan barang cetakan di Dinas Dafduknakertrans yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
Namun BPK mengakui, dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, tata kelola keuangan Pemkab Jembrana sudah ada perbaikan yang signifikan, meskipun masih perlu perbaikan di beberapa sektor lagi.
"BPK juga siap mendorong upaya perbaikan yang dilakukan pemkab, agar tata kelola keuangannya lebih baik lagi untuk tahun anggaran selanjutnya," kata Kepala Seksi Humas Bagian Humas Dan Protokol Jembrana, Ida Bagus Surya, yang mengikuti penyerahan LHP BPK di Denpasar tersebut.
Menanggapi raihan opini BPK ini, Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa mengatakan, sebagai mitra eksekutif termasuk dalam anggaran, pihaknya akan memaksimalkan penerapan sistem keuangan daerah agar lebih baik.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014