Nusa Dua (Antara Bali) - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada Konferensi Regional Asia-Pasifik "Open Government Partnership" (OGP) di Nusa Dua, Bali, 6-7 Mei 2014.
"Yang jelas undangan telah kami berikan kepada semua kepala negara anggota OGP termasuk Pemerintah Australia," katanya seusai mengikuti pembukaan Konferensi OGP di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa.
Marty mengaku kurang tahu apa penyebab ketidakhadirannya pada OGP di Bali tersebut.
"Apakah permasalahan anggaran atau penyelesaian pencari suaka di negeranya yang mengharuskan perdana menterinya tidak bisa keluar dari Australia. Tentu permasalahan itu hanya Pemerintah Autralia yang bisa menjelaskan," ujarnya.
Pihaknya hanya hanya berharap pelaksanaan konferensi selama dua hari di Pulau Dewata itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Namun pihaknya tidak menepis bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dengan Pemerintah Autralia yaitu terkait enam langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan Australia pascapenyadapan.
Oleh karena itu, semua negara berkepentingan untuk berkomunikasi dengan seluruh mitra-mitranya di berbagai kawasan tentang pentingnya untuk tetap menyelesaikan masalah para pencari suaka secara komprehensif. (WRA/ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Yang jelas undangan telah kami berikan kepada semua kepala negara anggota OGP termasuk Pemerintah Australia," katanya seusai mengikuti pembukaan Konferensi OGP di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa.
Marty mengaku kurang tahu apa penyebab ketidakhadirannya pada OGP di Bali tersebut.
"Apakah permasalahan anggaran atau penyelesaian pencari suaka di negeranya yang mengharuskan perdana menterinya tidak bisa keluar dari Australia. Tentu permasalahan itu hanya Pemerintah Autralia yang bisa menjelaskan," ujarnya.
Pihaknya hanya hanya berharap pelaksanaan konferensi selama dua hari di Pulau Dewata itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Namun pihaknya tidak menepis bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas dengan Pemerintah Autralia yaitu terkait enam langkah yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga kemitraan strategis yang saling menguntungkan dengan Australia pascapenyadapan.
Oleh karena itu, semua negara berkepentingan untuk berkomunikasi dengan seluruh mitra-mitranya di berbagai kawasan tentang pentingnya untuk tetap menyelesaikan masalah para pencari suaka secara komprehensif. (WRA/ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014