Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintah Indonesia memaksimalkan peran keketuaannya dalam Konferensi Regional Asia-Pasifik "Open Government Partnership" (OGP) di Bali, 6--7 Mei 2014.
"OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia," kata Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong di Denpasar, Sabtu.
Selain TII desakan terhadap Indonesia dalam konferensi OGP tersebut juga disampaikan sejumlah aktivis dari MediaLink, Infid, Sloka Institute, dan Yayasan Tifa di Denpasar.
Ilham meminta pemerintah Indonesia lebih serius mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan.
Menurut dia, penerapan prinsip pemerintahan terbuka akan mampu meningkatkan pendapatan negara sekaligus memungkinkan Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan untuk kesejahteraan sosial.
"Implementasi pemerintahan terbuka akan meminimalisasi persoalan korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Direktur MediaLink Ahmad Faisol mengatakan bahwa selama tiga tahun keikutsertaan Indonesia dalam OGP belum secara signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka.
Ia menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Kedua undang-undang tersebut merupakan kerangka hukum yang dimiliki Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka.
"Penerapan secara maksimal kedua undang-undang tersebut di sektor-sektor yang dapat mendorong pendapatan negara, seperti pajak, akan meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan. Tentunya hal tersebut juga akan memengaruhi pelaksanaan program jaminan sosial untuk masyarakat," kata Faisol.
Oleh sebba itu, dia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menjadikan OGP sebagai momentum Pemerintah dalam mengakselerasi pemecahan berbagai persoalan tersebut.
Direktur Sloka Institute Agus Sumberdana menambahkan bahwa inisiatif pemerintahan terbuka seperti yang ditunjukkan OGP perlu diimplentasikan oleh pemerintah daerah.
"OGP adalah inisiatif internasional yang penting untuk diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadi bermanfaat jika masyarakat sipil di daerah ikut berpartisipasi dalam mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik," ucapnya.
Ia mendorong pemerintah Indonesia perlu mengimbangi komitmen tata pemerintahan terbuka dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Sejumlah LSM itu juga mengingatkan pentingnya Indonesia pada gerakan OGP dalam proses pembahasan agenda pembangunan global (MDGs) pasca-2015 yang saat ini dibahas di forum PBB.
Mereka mendesak pemerintah Indonesia memanfaatkan pengaruhnya sebagai pemimpin OGP dengan mengajak 60 negara anggota untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global.
Konferensi Regional Asia-Pasifik OGP menurut rencana akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (6/5). (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"OGP memiliki nilai strategis untuk mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia," kata Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong di Denpasar, Sabtu.
Selain TII desakan terhadap Indonesia dalam konferensi OGP tersebut juga disampaikan sejumlah aktivis dari MediaLink, Infid, Sloka Institute, dan Yayasan Tifa di Denpasar.
Ilham meminta pemerintah Indonesia lebih serius mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan.
Menurut dia, penerapan prinsip pemerintahan terbuka akan mampu meningkatkan pendapatan negara sekaligus memungkinkan Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan untuk kesejahteraan sosial.
"Implementasi pemerintahan terbuka akan meminimalisasi persoalan korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Direktur MediaLink Ahmad Faisol mengatakan bahwa selama tiga tahun keikutsertaan Indonesia dalam OGP belum secara signifikan mendorong terciptanya tata pemerintahan terbuka.
Ia menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Kedua undang-undang tersebut merupakan kerangka hukum yang dimiliki Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka.
"Penerapan secara maksimal kedua undang-undang tersebut di sektor-sektor yang dapat mendorong pendapatan negara, seperti pajak, akan meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan. Tentunya hal tersebut juga akan memengaruhi pelaksanaan program jaminan sosial untuk masyarakat," kata Faisol.
Oleh sebba itu, dia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menjadikan OGP sebagai momentum Pemerintah dalam mengakselerasi pemecahan berbagai persoalan tersebut.
Direktur Sloka Institute Agus Sumberdana menambahkan bahwa inisiatif pemerintahan terbuka seperti yang ditunjukkan OGP perlu diimplentasikan oleh pemerintah daerah.
"OGP adalah inisiatif internasional yang penting untuk diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadi bermanfaat jika masyarakat sipil di daerah ikut berpartisipasi dalam mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik," ucapnya.
Ia mendorong pemerintah Indonesia perlu mengimbangi komitmen tata pemerintahan terbuka dengan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Sejumlah LSM itu juga mengingatkan pentingnya Indonesia pada gerakan OGP dalam proses pembahasan agenda pembangunan global (MDGs) pasca-2015 yang saat ini dibahas di forum PBB.
Mereka mendesak pemerintah Indonesia memanfaatkan pengaruhnya sebagai pemimpin OGP dengan mengajak 60 negara anggota untuk menginisiasi masuknya isu transparansi dan partisipasi dalam berbagai agenda global.
Konferensi Regional Asia-Pasifik OGP menurut rencana akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa (6/5). (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014