Denpasar (Antara Bali) - Pengamat budaya dari Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Dr. Ketut Sumadi mengingatkan, para para pengambil kebijakan khususnya di Bali untuk merenungkan kembali konsep World Tourism Organization (WTO) tentang pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.
"Konsep WTO tersebut menekankan agar seluruh tahapan pengembangan pariwisata dapat memberikan keuntungan dan kesempatan berusaha kepada masyarakat lokal," kata Dr. Ketut Sumadi yang juga Direktur Program Doktor Ilmu Agama Pascasarjana IHDN Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan dengan adanya kesempatan kepada masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya akan lebih bertanggungjawab dan memiliki pengetahuan yang diwarisi secara turun temurun tentang kearifan lokal, baik fisik maupun budaya dalam pengembangan pariwisata.
Kesempatan kepada masyarakat lokal itu untuk mengajak melangkah bersama membangun pariwisata Bali dilandasi atasi seni, budaya dan tradisi (adat).
"Untuk itu para pemimpin Bali sekarang maupun di masa mendatang perlu terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pengimplementasi konsep WTO dengan harapan mampu mendukung pengembangan pariwisata Bali berbasis masyarakat lokal," ujar Dr. Sumadi.
Upaya tersebut sekaligus menjaga keberadaan 1.480 desa pakraman (adat) di Bali. Hal itu penting karena konsep kearifan lokal merupakan "pisau bedah yang jitu" untuk membangkitkan semangat masyarakat di tengah perkembangan Bali sebagai destinasi pariwisata global.
DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat di Pulau Dewata kini terdapat 2.260 hotel kelas bintang dan non bintang dengan kapasitas 56.971 kamar.
Kamar hotel tersebut di luar vila yang keberadaannya kini tersebar hingga ke daerah pelosok perdesaan dan banyak di antaranya yang belum memiliki izin.
Padahal hasil penelitian SCETO tahun 1985 Bali disepakati hanya mampu menampung 24.000 kamar hotel bertaraf internasional, namun kenyataannya sekarang melebihi batas ideal. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Konsep WTO tersebut menekankan agar seluruh tahapan pengembangan pariwisata dapat memberikan keuntungan dan kesempatan berusaha kepada masyarakat lokal," kata Dr. Ketut Sumadi yang juga Direktur Program Doktor Ilmu Agama Pascasarjana IHDN Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan dengan adanya kesempatan kepada masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya akan lebih bertanggungjawab dan memiliki pengetahuan yang diwarisi secara turun temurun tentang kearifan lokal, baik fisik maupun budaya dalam pengembangan pariwisata.
Kesempatan kepada masyarakat lokal itu untuk mengajak melangkah bersama membangun pariwisata Bali dilandasi atasi seni, budaya dan tradisi (adat).
"Untuk itu para pemimpin Bali sekarang maupun di masa mendatang perlu terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan pengimplementasi konsep WTO dengan harapan mampu mendukung pengembangan pariwisata Bali berbasis masyarakat lokal," ujar Dr. Sumadi.
Upaya tersebut sekaligus menjaga keberadaan 1.480 desa pakraman (adat) di Bali. Hal itu penting karena konsep kearifan lokal merupakan "pisau bedah yang jitu" untuk membangkitkan semangat masyarakat di tengah perkembangan Bali sebagai destinasi pariwisata global.
DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat di Pulau Dewata kini terdapat 2.260 hotel kelas bintang dan non bintang dengan kapasitas 56.971 kamar.
Kamar hotel tersebut di luar vila yang keberadaannya kini tersebar hingga ke daerah pelosok perdesaan dan banyak di antaranya yang belum memiliki izin.
Padahal hasil penelitian SCETO tahun 1985 Bali disepakati hanya mampu menampung 24.000 kamar hotel bertaraf internasional, namun kenyataannya sekarang melebihi batas ideal. (WDY)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014