Jakarta (Antara Bali) - Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai
turunnya perolehan suara Partai Demokrat dalam pemilihan anggota
legislatif pada 9 April karena kinerja pemerintah yang tidak memuaskan
publik.
"Naik turun dalam pemilu, ada yang naik, ada yang turun, yang utama adalah (karena) kerja pemerintah yang dianggap tidak memuaskan publik, menurut saya itu," kata Anas di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Anas datang ke gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.
Sebelumnya diberitakan hasil hitung cepat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa Partai Demokrat mendapat perolehan suara 9,72 persen, sedangkan berdasarkan perhitungan Center for Strategic and International Studies dan Cyrus Network menyebut Partai Demokrat mendapat 9,1 persen.
Padahal dalam Pemilu 2009, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum dari penghitungan nasional, Partai Demokrat memperoleh 20,85 persen suara, diikuti Golkar dengan 14,45 persen dan PDIP dengan 14,03 persen suara.
"Hasil survei menunjukkan itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turun drastis, beberapa waktu terakhir, itu rumus demokrasi yang normal berlaku di mana saja," tambah Anas.
Partai pemerintah
Rumusannya menurut Anas adalah kalau partai utama pemerintah memuaskan publik ditunjukkan dengan kinerja pemerintah di mata masyarakat pasti insentif elektoralnya dinikmati partai pemerintah, tapi kalau pemerintahnya dianggap tidak memuaskan publik akan berdampak pada tingkat elektoral pada partai di dalam pemerintahan.
"Terutama partai yang menjadi pilar utama pemerintahan. Itu rumus umum di mana pun, bukan hal yang aneh, jadi kalau Demokrat dapat sebut saja 9--10 persen, itu angka yang menurut saya sudah luar biasa," ungkap Anas.
Hal yang luar biasa karena kampanye Partai Demokrat dilakukan oleh berbagai pihak di dalam partai tersebut.
"Karena yang bekerja bukan hanya Pak SBY sebagai ketua umum, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan dan kader partai tapi juga dibantu oleh kesebelasan konvensi, kalau tidak ada kesebelasan konvensi tidak akan tembus 9--10 persen," jelas Anas. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Naik turun dalam pemilu, ada yang naik, ada yang turun, yang utama adalah (karena) kerja pemerintah yang dianggap tidak memuaskan publik, menurut saya itu," kata Anas di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Anas datang ke gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.
Sebelumnya diberitakan hasil hitung cepat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa Partai Demokrat mendapat perolehan suara 9,72 persen, sedangkan berdasarkan perhitungan Center for Strategic and International Studies dan Cyrus Network menyebut Partai Demokrat mendapat 9,1 persen.
Padahal dalam Pemilu 2009, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum dari penghitungan nasional, Partai Demokrat memperoleh 20,85 persen suara, diikuti Golkar dengan 14,45 persen dan PDIP dengan 14,03 persen suara.
"Hasil survei menunjukkan itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah turun drastis, beberapa waktu terakhir, itu rumus demokrasi yang normal berlaku di mana saja," tambah Anas.
Partai pemerintah
Rumusannya menurut Anas adalah kalau partai utama pemerintah memuaskan publik ditunjukkan dengan kinerja pemerintah di mata masyarakat pasti insentif elektoralnya dinikmati partai pemerintah, tapi kalau pemerintahnya dianggap tidak memuaskan publik akan berdampak pada tingkat elektoral pada partai di dalam pemerintahan.
"Terutama partai yang menjadi pilar utama pemerintahan. Itu rumus umum di mana pun, bukan hal yang aneh, jadi kalau Demokrat dapat sebut saja 9--10 persen, itu angka yang menurut saya sudah luar biasa," ungkap Anas.
Hal yang luar biasa karena kampanye Partai Demokrat dilakukan oleh berbagai pihak di dalam partai tersebut.
"Karena yang bekerja bukan hanya Pak SBY sebagai ketua umum, sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan dan kader partai tapi juga dibantu oleh kesebelasan konvensi, kalau tidak ada kesebelasan konvensi tidak akan tembus 9--10 persen," jelas Anas. (WDY)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014