Denpasar (Antara Bali) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Gusti Lanang Rai Bayu Wibiseka mendorong pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem yang sampai saat ini masih terbengkalai.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk kembali melakukan lobi ke pusat agar pelabuhan pesiar yang telah menelan dana ratusan miliar rupiah segera diselesaikan dengan memperpanjang dermaga dari 150 meter menjadi 300 meter," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengemukakan bahwa aset pelabuhan khusus untuk kapal pesiar tersebut cukup besar. Namun wisatawan yang datang ke Bali lewat laut setiap tahunnya diharapkan selaku meningkat.
"Kami harapkan pemerintah pusat harus melanjutkan pembangunan dermaga tersebut. Ini bagian dari proses pembangunan dari pemerintah pusat harus dilakukan. Pemerintah pusat jangan setengah hati membantu daerah. Harus tuntas dong," kata politikus asal Karangasem itu.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, Komang Daging mengakui dermaga kapal pesiar itu terbengkalai. Sejak dibangun tahun 2006 hingga sekarang, pelabuhan tersebut tak kunjung rampung.
"Kapal pesiar terakhir yang datang ke sini pada 23 Januari 2013. Sejak 2007 hingga kini, baru 13 kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Tanah Ampo," katanya.
Menurut Komang Daging, masih banyak sarana dan prasarana yang perlu dilanjutkan pembangunannya di Dermaga Tanah Ampo. Di antaranya memperpanjang dermaga yang ada saat ini, sehingga memungkinkan untuk sandar kapal pesiar ukuran besar.
Pemkab Karangasem sudah meminta pemerintah pusat agar konsisten untuk melakukan perpanjangan Dermaga Tanah Ampo.
"Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo hingga kini belum menghasilkan apa-apa, karena belum tuntas. Memang Komisi V DPR-RI sudah memberi rekomendasi agar pemerintah tegas dan konsisten untuk melanjutkan pembangunan dermaga itu," ujarnya.
Sementara itu, ahli infrastruktur Anak Agung Putu Ngurah Wirawan merasa khawatir nilai aset pelabuhan tersebut akan merosot.
"Kita tidak bisa mengandalkan yang ada saat ini. Harus segera dioperasikan agar menghasilkan dan bisa untuk pemeliharaan dermaga. Tidak seperti kondisi saat ini, dermaga yang sudah dibangun seperti tidak terawat," katanya.
Ngurah Wirawan mendorong agar pemerintah Bali dan pusat segera melanjutkan pembangunan Dermaga Tanah Ampo, dengan cara segera menentukan badan usaha yang akan mengoperasikan Pelabuhan Pesiar Tanah Ampo.
"Saat ini masih ada perbedaan dalam proses pembentukan badan usaha, siapa yang berwenang dan bagaimana bentuknya. Ini harus segera ditentukan badan usahanya, siapa investornya dan operasionalnya. Ini hanya masalah koordinasi saja. Dalam setahun dua tahun saya harap ini bisa segera dioperasikan untuk kepentingan rakyat Bali dan Karangasem," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk kembali melakukan lobi ke pusat agar pelabuhan pesiar yang telah menelan dana ratusan miliar rupiah segera diselesaikan dengan memperpanjang dermaga dari 150 meter menjadi 300 meter," katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengemukakan bahwa aset pelabuhan khusus untuk kapal pesiar tersebut cukup besar. Namun wisatawan yang datang ke Bali lewat laut setiap tahunnya diharapkan selaku meningkat.
"Kami harapkan pemerintah pusat harus melanjutkan pembangunan dermaga tersebut. Ini bagian dari proses pembangunan dari pemerintah pusat harus dilakukan. Pemerintah pusat jangan setengah hati membantu daerah. Harus tuntas dong," kata politikus asal Karangasem itu.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem, Komang Daging mengakui dermaga kapal pesiar itu terbengkalai. Sejak dibangun tahun 2006 hingga sekarang, pelabuhan tersebut tak kunjung rampung.
"Kapal pesiar terakhir yang datang ke sini pada 23 Januari 2013. Sejak 2007 hingga kini, baru 13 kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Tanah Ampo," katanya.
Menurut Komang Daging, masih banyak sarana dan prasarana yang perlu dilanjutkan pembangunannya di Dermaga Tanah Ampo. Di antaranya memperpanjang dermaga yang ada saat ini, sehingga memungkinkan untuk sandar kapal pesiar ukuran besar.
Pemkab Karangasem sudah meminta pemerintah pusat agar konsisten untuk melakukan perpanjangan Dermaga Tanah Ampo.
"Pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo hingga kini belum menghasilkan apa-apa, karena belum tuntas. Memang Komisi V DPR-RI sudah memberi rekomendasi agar pemerintah tegas dan konsisten untuk melanjutkan pembangunan dermaga itu," ujarnya.
Sementara itu, ahli infrastruktur Anak Agung Putu Ngurah Wirawan merasa khawatir nilai aset pelabuhan tersebut akan merosot.
"Kita tidak bisa mengandalkan yang ada saat ini. Harus segera dioperasikan agar menghasilkan dan bisa untuk pemeliharaan dermaga. Tidak seperti kondisi saat ini, dermaga yang sudah dibangun seperti tidak terawat," katanya.
Ngurah Wirawan mendorong agar pemerintah Bali dan pusat segera melanjutkan pembangunan Dermaga Tanah Ampo, dengan cara segera menentukan badan usaha yang akan mengoperasikan Pelabuhan Pesiar Tanah Ampo.
"Saat ini masih ada perbedaan dalam proses pembentukan badan usaha, siapa yang berwenang dan bagaimana bentuknya. Ini harus segera ditentukan badan usahanya, siapa investornya dan operasionalnya. Ini hanya masalah koordinasi saja. Dalam setahun dua tahun saya harap ini bisa segera dioperasikan untuk kepentingan rakyat Bali dan Karangasem," katanya. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014