Denpasar (Antara Bali) - Ketua LSM Bali Sruti Dr Luh Riniti Rahayu menilai suara caleg perempuan pada Pemilu 2014 rentan "dirampok" akibat minimnya saksi yang dimiliki kaum hawa dalam perhelatan politik itu.
"Potensi perampokan suara cukup tinggi pada caleg perempuan karena selain minim saksi, bahkan ada yang tidak memiliki saksi sama sekali. Berbeda halnya dengan caleg laki-laki," katanya di sela-sela acara Pembekalan Strategi Pengawalan Suara Caleg Perempuan Dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia modus "perampokan" suara diantaranya perolehan suara caleg perempuan dibuat tidak sah sehingga perolehannya menjadi sedikit, ataupun saat penghitungan suara nolnya dikurangi.
"Caleg perempuan rata-rata tidak punya uang dibandingkan caleg laki-laki sehingga itu yang menyebabkan mereka jarang merekrut saksi," ujar pentolan lembaga yang berkecimpung dalam persoalan peduli perempuan dan anak itu.
Akademisi dari Universitas Ngurah Rai itu berpandangan potensi "perampokan" suara lebih condong dilakukan oleh internal parpol sendiri dibandingkan caleg dari parpol lain.
Oleh karena itu, melalui acara tersebut, kata Riniti dimantapkan strategi bagi caleg perempuan untuk mengawal perolehan suara saat pemungutan hingga penghitungan suara. Jangan sampai kerja keras yang sudah dilakukan untuk mengumpulkan dan mendulang suara, tetapi akhirnya hilang "dirampok" karena tidak bisa mengawal suara dengan baik.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Rudia selaku narasumber pada acara itu berharap jangan sampai para caleg melakukan pelanggaran pemilu, termasuk diantaranya menghalalkan praktik politik uang (money politic) untuk berhasil duduk menjadi wakil rakyat.
"Jika terbukti melakukan pelanggaran, tidak saja kursi yang akan hilang dan perjuangan menjadi sia-sia, namun bisa berurusan dengan aparat hukum karena termasuk tindak pidana," ucapnya.
Semestinya caleg perempuan, kata Rudia, harus dapat mencontohkan politik yang santun dan jangan sampai menjanjikan uang kepada konstituen. "Saya harapkan caleg perempuan jangan segan untuk melaporkan jika ditemukan berbagai kecurangan dan pelanggaran selama tahapan pemilu," ucapnya.
Pada acara tersebut dihadiri puluhan caleg perempuan dari seluruh Bali dan para tim sukses. Selain diisi pemaparan materi juga diselingi dengan tanya jawab oleh para peserta. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Potensi perampokan suara cukup tinggi pada caleg perempuan karena selain minim saksi, bahkan ada yang tidak memiliki saksi sama sekali. Berbeda halnya dengan caleg laki-laki," katanya di sela-sela acara Pembekalan Strategi Pengawalan Suara Caleg Perempuan Dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2014, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia modus "perampokan" suara diantaranya perolehan suara caleg perempuan dibuat tidak sah sehingga perolehannya menjadi sedikit, ataupun saat penghitungan suara nolnya dikurangi.
"Caleg perempuan rata-rata tidak punya uang dibandingkan caleg laki-laki sehingga itu yang menyebabkan mereka jarang merekrut saksi," ujar pentolan lembaga yang berkecimpung dalam persoalan peduli perempuan dan anak itu.
Akademisi dari Universitas Ngurah Rai itu berpandangan potensi "perampokan" suara lebih condong dilakukan oleh internal parpol sendiri dibandingkan caleg dari parpol lain.
Oleh karena itu, melalui acara tersebut, kata Riniti dimantapkan strategi bagi caleg perempuan untuk mengawal perolehan suara saat pemungutan hingga penghitungan suara. Jangan sampai kerja keras yang sudah dilakukan untuk mengumpulkan dan mendulang suara, tetapi akhirnya hilang "dirampok" karena tidak bisa mengawal suara dengan baik.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Rudia selaku narasumber pada acara itu berharap jangan sampai para caleg melakukan pelanggaran pemilu, termasuk diantaranya menghalalkan praktik politik uang (money politic) untuk berhasil duduk menjadi wakil rakyat.
"Jika terbukti melakukan pelanggaran, tidak saja kursi yang akan hilang dan perjuangan menjadi sia-sia, namun bisa berurusan dengan aparat hukum karena termasuk tindak pidana," ucapnya.
Semestinya caleg perempuan, kata Rudia, harus dapat mencontohkan politik yang santun dan jangan sampai menjanjikan uang kepada konstituen. "Saya harapkan caleg perempuan jangan segan untuk melaporkan jika ditemukan berbagai kecurangan dan pelanggaran selama tahapan pemilu," ucapnya.
Pada acara tersebut dihadiri puluhan caleg perempuan dari seluruh Bali dan para tim sukses. Selain diisi pemaparan materi juga diselingi dengan tanya jawab oleh para peserta. (LHS)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014