Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menertibkan persoalan administrasi bagi penduduk pendatang terkait rencana ditutupnya lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, paling lambat sebelum Ramadhan 2014.
"Kami meminta pemerintah kabupaten/kota yang menjadi tempat masuknya pendatang harus bersikap tegas dalam menerima pendatang baru. Mereka yang masuk harus memiliki administrasi yang jelas," katanya, di Denpasar, Selasa.
Ia pun mengharapkan berbagai tempat hiburan di Bali harus menerima karyawan dan karyawati yang jelas. Jika tidak jelas, menurut dia, bisa membawa dampak membahayakan bagi orang lain, apalagi jika mereka itu eks pekerja di Gang Dolly karena jarak Bali tidak begitu jauh dengan Surabaya.
"Kami juga akan mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dengan Komisi Penanggulangan AIDS di kabupaten/kota untuk bersatu-padu dalam menangani persoalan itu," ucapnya yang juga Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provins Bali itu.
Sudikerta memandang diperlukan penyuluhan dan sosialisasi untuk tempat-tempat berisiko tinggi terjadi penularan penyakit menular seksual seperti tempat karaoke, spa dan kafe remang-remang.
"Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda HIV/AIDS itu harus ditegakkan, demikian juga kami minta dukungan media untuk senantiasa menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga bisa memahami persoalan ini," ujar mantan Wakil Bupati Badung itu.
Sebelumya dari hasil survei terpadu biologi dan perilaku yang dilaksanakan Pemprov Bali setiap tiga bulan, menunjukkan kasus infeksi menular seksual (IMS) mengalami peningkatan dari 2007-2011 yaitu kasus sifilis pada waria meningkat dari 27 persen menjadi 28 persen, lelaki seks dengan lelaki meningkat dari 4 persen menjadi 13 persen.
Sedangkan kasus IMS pada pengguna jarum suntik dari satu persen menjadi tiga persen. Pada wanita pekerja seksual proporsi sifilis sebesar 7,25 persen, dengan proporsi HIV mencapai 20,3 persen.
Sampai Desember 2013, kasus HIV/AIDS di Bali secara kumulatif sebanyak 8.563 kasus dengan rincian HIV sebanyak 4.520 kasus dan AIDS sebanyak 4.043 kasus. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami meminta pemerintah kabupaten/kota yang menjadi tempat masuknya pendatang harus bersikap tegas dalam menerima pendatang baru. Mereka yang masuk harus memiliki administrasi yang jelas," katanya, di Denpasar, Selasa.
Ia pun mengharapkan berbagai tempat hiburan di Bali harus menerima karyawan dan karyawati yang jelas. Jika tidak jelas, menurut dia, bisa membawa dampak membahayakan bagi orang lain, apalagi jika mereka itu eks pekerja di Gang Dolly karena jarak Bali tidak begitu jauh dengan Surabaya.
"Kami juga akan mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dengan Komisi Penanggulangan AIDS di kabupaten/kota untuk bersatu-padu dalam menangani persoalan itu," ucapnya yang juga Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provins Bali itu.
Sudikerta memandang diperlukan penyuluhan dan sosialisasi untuk tempat-tempat berisiko tinggi terjadi penularan penyakit menular seksual seperti tempat karaoke, spa dan kafe remang-remang.
"Bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda HIV/AIDS itu harus ditegakkan, demikian juga kami minta dukungan media untuk senantiasa menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga bisa memahami persoalan ini," ujar mantan Wakil Bupati Badung itu.
Sebelumya dari hasil survei terpadu biologi dan perilaku yang dilaksanakan Pemprov Bali setiap tiga bulan, menunjukkan kasus infeksi menular seksual (IMS) mengalami peningkatan dari 2007-2011 yaitu kasus sifilis pada waria meningkat dari 27 persen menjadi 28 persen, lelaki seks dengan lelaki meningkat dari 4 persen menjadi 13 persen.
Sedangkan kasus IMS pada pengguna jarum suntik dari satu persen menjadi tiga persen. Pada wanita pekerja seksual proporsi sifilis sebesar 7,25 persen, dengan proporsi HIV mencapai 20,3 persen.
Sampai Desember 2013, kasus HIV/AIDS di Bali secara kumulatif sebanyak 8.563 kasus dengan rincian HIV sebanyak 4.520 kasus dan AIDS sebanyak 4.043 kasus. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014