Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meraih peringkat tertinggi dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Badung Anak Agung Gde Agung didampingi Sekretaris Daerah Kompyang R. Swandika, dan jajaran pimpinan SKPD di Jakarta, Rabu.
Menurut Gde Agung, penghargaan itu merupakan hasil kerja keras bersama, terutama komitmen serta kepatuhan pimpinan beserta segenap staf untuk dapat bekerja dengan berorientasi pada hasil.
"Oleh karenanya keberhasilan meraih penghargaan ini patut disyukuri mengingat untuk meraih nilai B memang tidak mudah, saat ini dari 451 kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang mampu meraih penghargaaan itu hanya tiga kabupaten dan satu Kota yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung dan Kota Menado," ujarnya.
Keberhasilan meraih Penghargaan LAKIP dengan nilai B mampu mengatarkan Kabupaten Badung sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang mampu menyandingkan penghargaan bergengsi dalam hal tata kelola Pemerintahan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan LAKIP.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan bahwa saat ini akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik.
"Hal itu menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting," ujarnya.
Menurut dia, akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan serta terhadap apa yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Selain itu, LAKIP itu juga dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Pihaknya menilai bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut mencakup evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja dengan melihat hasil akhirnya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Badung Anak Agung Gde Agung didampingi Sekretaris Daerah Kompyang R. Swandika, dan jajaran pimpinan SKPD di Jakarta, Rabu.
Menurut Gde Agung, penghargaan itu merupakan hasil kerja keras bersama, terutama komitmen serta kepatuhan pimpinan beserta segenap staf untuk dapat bekerja dengan berorientasi pada hasil.
"Oleh karenanya keberhasilan meraih penghargaan ini patut disyukuri mengingat untuk meraih nilai B memang tidak mudah, saat ini dari 451 kabupaten/kota seluruh Indonesia, yang mampu meraih penghargaaan itu hanya tiga kabupaten dan satu Kota yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung dan Kota Menado," ujarnya.
Keberhasilan meraih Penghargaan LAKIP dengan nilai B mampu mengatarkan Kabupaten Badung sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang mampu menyandingkan penghargaan bergengsi dalam hal tata kelola Pemerintahan yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan LAKIP.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan bahwa saat ini akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik.
"Hal itu menunjukkan bahwa adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting," ujarnya.
Menurut dia, akutabilitas kinerja yang baik dapat dilihat dari keselerasan antara rencana dengan apa yang dicapai. Laporan capaian kinerja harus selaras dengan apa yang telah direncanakan serta terhadap apa yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Selain itu, LAKIP itu juga dapat dijadikan masukan bagi penentu arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Pihaknya menilai bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut mencakup evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja dengan melihat hasil akhirnya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014