Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 25 anggota relawan demokrasi di Kota Denpasar dibekali pemahaman kepemiluan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum kota itu dan para narasumber yang sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu.
"Relawan demokrasi ini merupakan ujung tombak sosialisasi dalam pemilu pada segmennya masing-masing sehingga mereka harus mengerti betul tentang proses demokrasi dan hal-hal terkait kepemiluan," kata Ketua KPU Kota Denpasar I Gede Jhon Darmawan di sela-sela acara bimbingan teknis bagi relawan demokrasi itu di Denpasar, Jumat.
Pihaknya mengharapkan melalui bimbingan teknis (bimtek) kepemiluan yang diberikan tersebut, nantinya para relawan demokrasi menjadi lebih siap dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang digelar pada 9 April 2014.
"Relawan demokrasi hendaknya sudah mengerti benar apa tujuan diadakannya pemilu serta masalah-masalah yang dihadapi," ujar Jhon.
Sementara itu, Made Gede Ray Misno, salah satu pemateri pada acara tersebut mengatakan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi relawan demokrasi dalam menjalankan tugasnya menyosialisasikan pelaksanaan pemilu.
"Di samping pemilu yang sudah tiga kali diselenggarakan oleh rezim reformasi yang belum memenuhi tuntutan reformasi, juga ada masalah administrasi pemilih dan parpol yang menyediakan caleg tidak berkompeten," ujarnya yang juga mantan Ketua KPU Kota Denpasar itu.
Menurut dia, kondisi semacam itu akan mendorong terjadinya penurunan partisipasi pemilih dan menjadi tantangan berat untuk meyakinkan pemilih.
"Yang paling mungkin dilakukan relawan adalah meyakinkan pemilih agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan tidak bergantung pada janji-janji apalagi bantuan materi yang menjadikan hak pilih transaksional. Atau dengan kata lain ketika terpilih caleg itu merasa tidak bertanggung jawab lagi dengan konstituennya karena istilahnya sudah menganggap sekali beli habis," ucapnya.
Ia menambahkan, jangan sampai kemiskinan dipakai untuk komoditas pemilu dan terus dipelihara untuk diperjualbelikan pada pemilu berikutnya.
"Relawan harus dapat meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS meskipun hasilnya belum tentu mendatangkan kesejahteraan. Namun paling tidak proses reformasi kekuasaan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme," kata Ray Misno.
Ray Misno pada kesempatan itu juga menyampaikan perjalanan proses demokrasi di Indonesia mulai dari era Kebangkitan Nasional tahun 1908 hingga pelaksanaan pemilu di era reformasi.
Pada bimtek tersebut juga menghadirkan pembicara lainnya yakni mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng Kadek Cita Ardana Yudi. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Relawan demokrasi ini merupakan ujung tombak sosialisasi dalam pemilu pada segmennya masing-masing sehingga mereka harus mengerti betul tentang proses demokrasi dan hal-hal terkait kepemiluan," kata Ketua KPU Kota Denpasar I Gede Jhon Darmawan di sela-sela acara bimbingan teknis bagi relawan demokrasi itu di Denpasar, Jumat.
Pihaknya mengharapkan melalui bimbingan teknis (bimtek) kepemiluan yang diberikan tersebut, nantinya para relawan demokrasi menjadi lebih siap dalam menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu Legislatif yang digelar pada 9 April 2014.
"Relawan demokrasi hendaknya sudah mengerti benar apa tujuan diadakannya pemilu serta masalah-masalah yang dihadapi," ujar Jhon.
Sementara itu, Made Gede Ray Misno, salah satu pemateri pada acara tersebut mengatakan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi relawan demokrasi dalam menjalankan tugasnya menyosialisasikan pelaksanaan pemilu.
"Di samping pemilu yang sudah tiga kali diselenggarakan oleh rezim reformasi yang belum memenuhi tuntutan reformasi, juga ada masalah administrasi pemilih dan parpol yang menyediakan caleg tidak berkompeten," ujarnya yang juga mantan Ketua KPU Kota Denpasar itu.
Menurut dia, kondisi semacam itu akan mendorong terjadinya penurunan partisipasi pemilih dan menjadi tantangan berat untuk meyakinkan pemilih.
"Yang paling mungkin dilakukan relawan adalah meyakinkan pemilih agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan tidak bergantung pada janji-janji apalagi bantuan materi yang menjadikan hak pilih transaksional. Atau dengan kata lain ketika terpilih caleg itu merasa tidak bertanggung jawab lagi dengan konstituennya karena istilahnya sudah menganggap sekali beli habis," ucapnya.
Ia menambahkan, jangan sampai kemiskinan dipakai untuk komoditas pemilu dan terus dipelihara untuk diperjualbelikan pada pemilu berikutnya.
"Relawan harus dapat meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS meskipun hasilnya belum tentu mendatangkan kesejahteraan. Namun paling tidak proses reformasi kekuasaan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme," kata Ray Misno.
Ray Misno pada kesempatan itu juga menyampaikan perjalanan proses demokrasi di Indonesia mulai dari era Kebangkitan Nasional tahun 1908 hingga pelaksanaan pemilu di era reformasi.
Pada bimtek tersebut juga menghadirkan pembicara lainnya yakni mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng Kadek Cita Ardana Yudi. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014