Denpasar (Antara Bali) - Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya mencanangkan Gelar Operasi Penegakan dan Ketertiban (Gaktib), Yustisi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam di wilayah Korem 163/Wira Satya, Rabu.
Kegiatan tersebut merupakan titik awal dari pelaksanaan kegiatan terpadu komunitas penegak hukum di Bali, antara lain melibatkan polisi militer (POM) TNI AD, AL dan AU, Polda Bali, Satpol PP, Dishub dan kejaksaan.
Selain itu melibatkan petugas keamanan desa adat (pecalang) yang selama ini berperanserta dalam menyukseskan aktivitas ritual dan adat.
Pelaksanaan Gaktib bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat bagi terciptanya penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI maupun masyarakat Bali pada umumnya.
Dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban itu, ada beberapa hal yang menjadi penekanan antara lain kemampuan dan profesionalitas yang memadai, dalam arti memahami hukum dengan segala dinamikanya.
Hal itu terkait dengan tugas kepolisian yakni menjaga dan memelihara kredibilitas prajurit TNI dari hal-hal yang menyimpang, baik sebagai akibat kurang pemahaman, kelalaian, ketidaksengajaan atau tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh oknum internal, maupun eksternal lainnya.
Selain itu setiap penegak hukum hendaknya memiliki moralitas yang tinggi, dalam arti mampu menjadi contoh dalam kesadaran, kepatuhan dan pelaksanaan hukum sekaligus segala aspek yang ada di dalamnya termasuk tekad meningkatkan kepribadian prajurit TNI yang berdisiplin dan patuh pada hukum.
Sasaran ingin dicapai dalam Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi terpadu yang dilaksanakan secara bersama di wilayah hukum masing-masing adalah terwujudnya kepatuhan terhadap hukum, disiplin seraya menghindari kesan angker yang bisa menimbulkan kesan jika berurusan dengan kepolisian militer atau polisi akan menghapuskan segala harapan yang ada.
Demikian pula koordinasi dan kebersamaan antara kepolisian militer dan Polri dalam pelaksanaan tugas gabungan penegakan hukum dan tata tertib juga merupakan wujud keteladanan khusus bagi masyarakat.
Hal penting lainnya memperkokoh kemanunggalan TNI-rakyat melalui pembinaan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib demi terwujudnya masyarakat hukum yang adil dan beradab, tertib dan disiplin, serta aman dan damai.
Acara tersebut juga dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Beny Mukalo, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Danu Nawawi, Kajari Bali, Dan Lanu, Dan Lanal, serta para asissten Kasdam IX/Udayana. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Kegiatan tersebut merupakan titik awal dari pelaksanaan kegiatan terpadu komunitas penegak hukum di Bali, antara lain melibatkan polisi militer (POM) TNI AD, AL dan AU, Polda Bali, Satpol PP, Dishub dan kejaksaan.
Selain itu melibatkan petugas keamanan desa adat (pecalang) yang selama ini berperanserta dalam menyukseskan aktivitas ritual dan adat.
Pelaksanaan Gaktib bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat bagi terciptanya penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI maupun masyarakat Bali pada umumnya.
Dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban itu, ada beberapa hal yang menjadi penekanan antara lain kemampuan dan profesionalitas yang memadai, dalam arti memahami hukum dengan segala dinamikanya.
Hal itu terkait dengan tugas kepolisian yakni menjaga dan memelihara kredibilitas prajurit TNI dari hal-hal yang menyimpang, baik sebagai akibat kurang pemahaman, kelalaian, ketidaksengajaan atau tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh oknum internal, maupun eksternal lainnya.
Selain itu setiap penegak hukum hendaknya memiliki moralitas yang tinggi, dalam arti mampu menjadi contoh dalam kesadaran, kepatuhan dan pelaksanaan hukum sekaligus segala aspek yang ada di dalamnya termasuk tekad meningkatkan kepribadian prajurit TNI yang berdisiplin dan patuh pada hukum.
Sasaran ingin dicapai dalam Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi terpadu yang dilaksanakan secara bersama di wilayah hukum masing-masing adalah terwujudnya kepatuhan terhadap hukum, disiplin seraya menghindari kesan angker yang bisa menimbulkan kesan jika berurusan dengan kepolisian militer atau polisi akan menghapuskan segala harapan yang ada.
Demikian pula koordinasi dan kebersamaan antara kepolisian militer dan Polri dalam pelaksanaan tugas gabungan penegakan hukum dan tata tertib juga merupakan wujud keteladanan khusus bagi masyarakat.
Hal penting lainnya memperkokoh kemanunggalan TNI-rakyat melalui pembinaan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib demi terwujudnya masyarakat hukum yang adil dan beradab, tertib dan disiplin, serta aman dan damai.
Acara tersebut juga dihadiri Kapolda Bali Irjen Pol Beny Mukalo, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Danu Nawawi, Kajari Bali, Dan Lanu, Dan Lanal, serta para asissten Kasdam IX/Udayana. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014