Singaraja (Antara Bali) - Massa dari Desa Unggahan mendatangi kantor Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, Rabu, untuk memprotes penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
"Kami ingin mendapatkan jawaban langsung mengenai penundaan pilkades," kata Putu Sugiarta mewakili warga Desa Unggahan.
Di Kabupaten Buleleng terdapat 24 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari 2014. Namun Mendagri mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan pilkades yang bersamaan dengan tahap pelaksanaan Pemilu 2014.
"Penundaan pilkades ini bersampak serius terhadap masyarakat desa," kata Sugiarta.
Aksi 50 warga Desa Unggahan itu nyaris menjurus anarkhis. Namun petugas dari Polsek Seririt dibantu Dalmas Polres Buleleng berhasil meredamnya.
Camat Seririt Ida Bagus Pranajaya didampingi Kapolsek meminta warga Desa Unggahan untuk bersabar karena Pemkab Buleleng sedang meminta penjelasan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau sekarang digelar pilkades dan pelantikan digelar Januari 2014, maka akan menimbulkan masalah. Bisa-bisa Bupati tidak bersedia melantik," katanya.
Dalam aksi itu warga menanyakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). "Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut, kalau pilkades ditunda?" kata Sugiarta.
Oleh sebab itu, dia mendesak Pilkades Unggahan tetap digelar, sedangkan kades terpilih bisa dijadikan pejabat sementara (Pjs). "Kami justru khawatir, kalau Pjs-nya ditunjuk oleh Pemkab Buleleng," ujarnya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami ingin mendapatkan jawaban langsung mengenai penundaan pilkades," kata Putu Sugiarta mewakili warga Desa Unggahan.
Di Kabupaten Buleleng terdapat 24 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari 2014. Namun Mendagri mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan pilkades yang bersamaan dengan tahap pelaksanaan Pemilu 2014.
"Penundaan pilkades ini bersampak serius terhadap masyarakat desa," kata Sugiarta.
Aksi 50 warga Desa Unggahan itu nyaris menjurus anarkhis. Namun petugas dari Polsek Seririt dibantu Dalmas Polres Buleleng berhasil meredamnya.
Camat Seririt Ida Bagus Pranajaya didampingi Kapolsek meminta warga Desa Unggahan untuk bersabar karena Pemkab Buleleng sedang meminta penjelasan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Kalau sekarang digelar pilkades dan pelantikan digelar Januari 2014, maka akan menimbulkan masalah. Bisa-bisa Bupati tidak bersedia melantik," katanya.
Dalam aksi itu warga menanyakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD). "Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut, kalau pilkades ditunda?" kata Sugiarta.
Oleh sebab itu, dia mendesak Pilkades Unggahan tetap digelar, sedangkan kades terpilih bisa dijadikan pejabat sementara (Pjs). "Kami justru khawatir, kalau Pjs-nya ditunjuk oleh Pemkab Buleleng," ujarnya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013