Denpasar (Antara Bali) - Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Endang Wihdatiningtyas mengatakan hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menyetujui anggaran yang akan dialokasikan untuk mendanai mitra pengawas pemilu.
"Kami sudah ajukan ke Komisi II DPR, secara politis mereka menyetujui anggaran untuk mitra pengawas pemilu yang akan ditempatkan di tiap-tiap tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014," katanya di sela-sela Peluncuran Gerakan Satu Juta Sukarelawan Pengawas, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, sebelumnya wakil rakyat di Komisi II DPR menyetujui pengalokasian anggaran untuk itu karena dianggap akan mengurangi penggunaan saksi dari masing-masing parpol.
"Jika cukup memfungsikan mitra pengawas pemilu masing-masing satu di tiap TPS, akan sangat mengurangi pengeluaran anggaran untuk saksi. Hanya saja sampai sekarang belum disetujui anggarannya oleh Menteri Keuangan," ujarnya.
Ketika ditanya besaran anggaran untuk mitra sukarelawan itu, Endang mengaku tidak hafal betul secara keseluruhan. Namun, dia mengatakan, "Tidak akan terlalu banyak karena kerjanya hanya sehari saat pencoblosan."
"Anggaran yang kami ajukan itu sekadar pengganti transportasi dan makan untuk mitra pengawas pemilu itu," katanya.
Endang mengatakan, untuk mengupayakan terealisasinya anggaran itu dari Kemenkeu, pihaknya sudah menugasi perwakilan dari kesekretariatan untuk memberikan pemahaman pentingnya mitra pengawas pemilu.
"Bisa jadi tidak diberikan karena pihak Kemenkeu belum paham pentingnya mintra pengawas pemilu," ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali juga meminta kejelasan kepada Bawaslu Pusat dan DPR RI terkait dengan dana yang akan dialokasikan dari APBN untuk pembiayaan mitra pengawas di setiap tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014.
Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, TPS merupakan tempat yang paling rawan kecurangan dan rawan konflik saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, hal yang penting di setiap TPS adalah ditempatkan satu pengawas.
"Jumlah mitra pengawas di Bali nanti totalnya 8.094 orang, menyesuaikan dengan jumlah semua TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota," kata Rudia. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami sudah ajukan ke Komisi II DPR, secara politis mereka menyetujui anggaran untuk mitra pengawas pemilu yang akan ditempatkan di tiap-tiap tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014," katanya di sela-sela Peluncuran Gerakan Satu Juta Sukarelawan Pengawas, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, sebelumnya wakil rakyat di Komisi II DPR menyetujui pengalokasian anggaran untuk itu karena dianggap akan mengurangi penggunaan saksi dari masing-masing parpol.
"Jika cukup memfungsikan mitra pengawas pemilu masing-masing satu di tiap TPS, akan sangat mengurangi pengeluaran anggaran untuk saksi. Hanya saja sampai sekarang belum disetujui anggarannya oleh Menteri Keuangan," ujarnya.
Ketika ditanya besaran anggaran untuk mitra sukarelawan itu, Endang mengaku tidak hafal betul secara keseluruhan. Namun, dia mengatakan, "Tidak akan terlalu banyak karena kerjanya hanya sehari saat pencoblosan."
"Anggaran yang kami ajukan itu sekadar pengganti transportasi dan makan untuk mitra pengawas pemilu itu," katanya.
Endang mengatakan, untuk mengupayakan terealisasinya anggaran itu dari Kemenkeu, pihaknya sudah menugasi perwakilan dari kesekretariatan untuk memberikan pemahaman pentingnya mitra pengawas pemilu.
"Bisa jadi tidak diberikan karena pihak Kemenkeu belum paham pentingnya mintra pengawas pemilu," ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu Provinsi Bali juga meminta kejelasan kepada Bawaslu Pusat dan DPR RI terkait dengan dana yang akan dialokasikan dari APBN untuk pembiayaan mitra pengawas di setiap tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014.
Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, TPS merupakan tempat yang paling rawan kecurangan dan rawan konflik saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, hal yang penting di setiap TPS adalah ditempatkan satu pengawas.
"Jumlah mitra pengawas di Bali nanti totalnya 8.094 orang, menyesuaikan dengan jumlah semua TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota," kata Rudia. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013