Denpasar (Antara Bali) - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Bali menginginkan supaya diberi kewenangan oleh pemerintah setempat untuk turut mengawasi pelanggaran terkait dengan pramuwisata atau kepemanduan.
"Nanti hasil pengawasan atau monitoring yang valid beserta fotonya juga akan kami sampaikan pada pemerintah," kata Ketua HPI Bali Sang Putu Subaya di sela-sela pelaksanaan rapat kerja daerah (Rakerda) IV di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, pelanggaran terkait pramuwisata makin hari jumlahnya makin besar seperti pramuwisata ilegal dari dalam maupun luar negeri.
"Kami menyadari tugas Satpol PP untuk mengawasi pelaksanaan perda itu sangat banyak dan untuk pengawasan terhadap pramuwisata khususnya, dalam sebulan Satpol PP paling banyak hanya turun delapan kali," ujarnya.
Pihaknya juga sangat mengapresiasi kerja Satpol PP karena pramuwisata ilegal ada yang sampai disidangkan dan sudah mendapat putusan pengadilan, masalahnya ternyata hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
"Kami melalui Tim Penertiban dan Perlindungan Anggota (TPPA) di HPI sebenarnya sudah ada yang melakukan monitoring, namun di lapangan masih banyak terjadi pro dan kontra," ucapnya.
Sang Putu mengatakan masih ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan TPPA karena dianggap tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah.
"Di sisi lain, apakah respons dari pemerintah mengizinkan terhadap tindakan yang kami lakukan itu, mengingat dapat menimbulkan ekses kegaduhan dalam implementasinya di lapangan," ujarnya.
Padahal, tambah dia, proses monitoring sudah dilakukan dengan santun diantaranya lewat bertanya dan mengambil foto.
"Kalau pemerintah memberikan kewenangan pada kami untuk ikut mengawasi, maka hasilnya nanti akan disampaikan kepada pemerintah juga sehingga mempunyai gambaran lebih detail tentang persentase pelanggaran yang terjadi di lapangan," katanya.
Ia menambahkan, beberapa permasalahan pelanggaran pramuwisata yang makin marak terjadi di Bali diantaranya adanya pramuwisata asing dan pramuwisata domestik dari luar Bali yang memberikan jasa pemanduan. Kondisi itu sudah meresahkan anggota HPI karena jumlahnya terus meningkat. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Nanti hasil pengawasan atau monitoring yang valid beserta fotonya juga akan kami sampaikan pada pemerintah," kata Ketua HPI Bali Sang Putu Subaya di sela-sela pelaksanaan rapat kerja daerah (Rakerda) IV di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, pelanggaran terkait pramuwisata makin hari jumlahnya makin besar seperti pramuwisata ilegal dari dalam maupun luar negeri.
"Kami menyadari tugas Satpol PP untuk mengawasi pelaksanaan perda itu sangat banyak dan untuk pengawasan terhadap pramuwisata khususnya, dalam sebulan Satpol PP paling banyak hanya turun delapan kali," ujarnya.
Pihaknya juga sangat mengapresiasi kerja Satpol PP karena pramuwisata ilegal ada yang sampai disidangkan dan sudah mendapat putusan pengadilan, masalahnya ternyata hal tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.
"Kami melalui Tim Penertiban dan Perlindungan Anggota (TPPA) di HPI sebenarnya sudah ada yang melakukan monitoring, namun di lapangan masih banyak terjadi pro dan kontra," ucapnya.
Sang Putu mengatakan masih ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan TPPA karena dianggap tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah.
"Di sisi lain, apakah respons dari pemerintah mengizinkan terhadap tindakan yang kami lakukan itu, mengingat dapat menimbulkan ekses kegaduhan dalam implementasinya di lapangan," ujarnya.
Padahal, tambah dia, proses monitoring sudah dilakukan dengan santun diantaranya lewat bertanya dan mengambil foto.
"Kalau pemerintah memberikan kewenangan pada kami untuk ikut mengawasi, maka hasilnya nanti akan disampaikan kepada pemerintah juga sehingga mempunyai gambaran lebih detail tentang persentase pelanggaran yang terjadi di lapangan," katanya.
Ia menambahkan, beberapa permasalahan pelanggaran pramuwisata yang makin marak terjadi di Bali diantaranya adanya pramuwisata asing dan pramuwisata domestik dari luar Bali yang memberikan jasa pemanduan. Kondisi itu sudah meresahkan anggota HPI karena jumlahnya terus meningkat. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013