Denpasar (Antara Bali) - Guru besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia mengingatkan pemerintah dan DPRD di Bali untuk tidak terlalu mengharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertanian.
"Sektor pertanian justru masih memerlukan investasi dan uluran tangan dari pemerintah dan unsur swasta lainnya," kata Prof Windia yang juga ketua pusat penelitian Subak Universitas Udayana (Unud) di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota selama ini selama ini mengalokasikan dana untuk pembangunan sektor pertanian yang sangat kecil.
Hal itu akibat adanya harapan untuk dapat meningkatkan PAD dari sektor pertanian, karena setiap penyusunan program pembangunan selalu menekankan terhadap peningkatan PAD.
"Program ini, berapa PAD-nya nanti. Pertanyaan itu sering muncul di kalangan DPRD. Tampaknya besarnya PAD berkait erat dengan pendapatan yang akan diterima oleh para pejabat di wilayah tersebut," ujar Windia.
Demikian pula keluhan Ketua Himpunn Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali yang menyatakan bahwa anggaran untuk sektor pertanian di Bali dan Kabupaten Badung khususnya dinilai masih kecil.
Windia menambahkan bahwa di China kini sudah tidak ada lagi pajak untuk lahan pertanian. Hal itu tentu menyebabkan pendapatan negara akan berkurang.
Namun sebaliknya hal itu justru akan menambah sirkulasi uang di kawasan pedesaan, dan akan menyebakan kesejahteran rakyat di pedesaan akan meningkat. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Sektor pertanian justru masih memerlukan investasi dan uluran tangan dari pemerintah dan unsur swasta lainnya," kata Prof Windia yang juga ketua pusat penelitian Subak Universitas Udayana (Unud) di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota selama ini selama ini mengalokasikan dana untuk pembangunan sektor pertanian yang sangat kecil.
Hal itu akibat adanya harapan untuk dapat meningkatkan PAD dari sektor pertanian, karena setiap penyusunan program pembangunan selalu menekankan terhadap peningkatan PAD.
"Program ini, berapa PAD-nya nanti. Pertanyaan itu sering muncul di kalangan DPRD. Tampaknya besarnya PAD berkait erat dengan pendapatan yang akan diterima oleh para pejabat di wilayah tersebut," ujar Windia.
Demikian pula keluhan Ketua Himpunn Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali yang menyatakan bahwa anggaran untuk sektor pertanian di Bali dan Kabupaten Badung khususnya dinilai masih kecil.
Windia menambahkan bahwa di China kini sudah tidak ada lagi pajak untuk lahan pertanian. Hal itu tentu menyebabkan pendapatan negara akan berkurang.
Namun sebaliknya hal itu justru akan menambah sirkulasi uang di kawasan pedesaan, dan akan menyebakan kesejahteran rakyat di pedesaan akan meningkat. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013