Informasi pengambilan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Badung,Bali menjadi momen yang sangat istimewa bagi 149 orang calon pegawai negeri sipil yang sudah dinyatakan lulus tes pada Desember 2012.
Ketika memasuki ruangan pembekalan sebelum pengambilan surat keputusan, wajah mereka tampak ceria dan saling mengungkapkan rasa bangganya menjadi abdi negara.
"Ini adalah perjuangan panjang dan mungkin pemecah rekor di antara rekrutmen CPNS lainnya karena SK-nya paling lama keluar," celoteh seorang peserta pria yang suaranya tertelan hiruk-pikuk CPNS.
Ketika berada di dalam salah satu ruang di kantor Badan Kepegawaian Daerah, mereka saling menginformasikan pengumuman yang didapat sebelumnya kepada rekan-rekan lain yang datang terlambat.
Rasa kekeluargaannya sangat terasa. Dan ketika mendengarkan pengarahan dari BKD mereka sangat antusias memperhatikannya. Tak satu pun di antara mereka yang bicara, kecuali hanya sang pengarah.
"Pengarahan ini penting bagi mereka untuk mempersiapkan perlengkapan menjelang pelantikan dan bisa mengikuti aturan yang diterapkan," kata Sekretaris BKD Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Wirayasa memberikan pengarahan, Senin (14/10).
Ia menjelaskan bahwa yang lulus tes penerimaan CPNS pada Desember 2012 itu sebanyak 149 orang dan tiga orang tidak bisa hadir karena bertepatan dengan ritual adat dan urusan keluarga.
Wirayasa memaklumi ketidakhadiran ketiga orang tersebut dengan meminta bantuan rekan-rekannya menyampaikan informasi penting itu.
"Jangan sampai mereka ketinggalan informasi yang sangat penting dan membahagiakan ini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia menceritakan pengalamannya sebagai pegawai negeri sipil di beberapa daerah di Pulau Dewata. Namun dari beberapa daerah yang pernah menjadi tempat tugas, dia terkesan dengan tugasnya di Pemkab Badung. Wajar saja, karena Badung merupakan kabupaten terkaya di Provinsi Bali.
Perasaan bahagia diselingi canda dan tawa masih belum sirna, meskipun ruang pertemuan sudah mulai ditinggalkan para calon pamong praja.
Gaya candaan mereka seakan sudah lama saling mengenal. Padahal mereka baru dipertemukan dalam satu keadaan tertentu sehingga nasiblah yang menyatukannya.
Kisruh
Penerimaan CPNS tahun 2012 di Pemkab Badung penuh dengan kekisruhan yang diawali perbedaan daftar peserta lolos tes. Nama-nama peserta lolos tes yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi diduga dipalsukan oleh pegawai BKD Kabupaten Badung.
Kepastian mengenai data palsu itu diumumkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali.
"Yang pasti berkasnya palsu, nonidentik," kata Direktur Reskrimsus Polda Bali Komisaris Besar Eldi Azwar di Denpasar belum lama ini.
Pemalsuan hasil tes CPNS versi BKD Kabupaten Badung itu ada pada tanda tangan para pejabat Kemenpan-RB dan tulisan tangan pejabat BKD.
Pada awal-awal pemalsuan itu dilaporkan, Polda Bali belum dapat memastikan, siapa yang diduga membuat dokumen pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar tersebut.
Kasus itu pun berbuntut pada penetapan Kepala BKD Kabupaten Badung Gede Oka Sukadana sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali sejak 17 Desember 2012.
Sampai saat ini polisi belum menetapkan nama lain sebagai tersangka.
"Kami tidak ada target tersangka lain karena harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat," ujar Elda.
Sebelum dilaporkan ke polisi, kisruh hasil tes CPNS Pemkab Badung tercium oleh media. Pengumuman yang disampaikan oleh BKD itu berbeda dengan pengumuman Kemenpan-RB melalui laman www.kompas.com.
Berawal dari situs berita ternama itulah, kisruh CPNS Pemkab Badung memasuki ranah hukum dan administrasi yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Bali.
Peserta yang masuk daftar lulus dakam berita acara Kemenpan-RB diganti oleh pejabat BKD Kabupaten Badung dengan nama lain.
Pengumuman BKD itu semakin mecurigakan karena ada jeda waktu dua bulan dari yang seharusnya pada tanggal 21 September 2012 menjadi 12 November 2012.
Anulir
Pemanggilan CPNS Pemkab Badung dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan kisruh yang berlarut-larut.
"Kami sudah sangat komit untuk menyelesaikan kisruh kasus tersebut," kata Kepala Sub-Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Badung Anak Agung Raka Yuda.
Kini, pihaknya masih menunggu nomor induk pegawaian (NIP) untuk CPNS sebelum menempati instansi sesuai kebutuhan. Mereka dijadwalkan mendapatkan SK pada 17 Oktober 2013, termasuk tempat tugas.
Raka Yuda mengharapkan para CPNS itu datang lebih awal saat pengambilan SK sekaligus NIP.
Kepala Ombudsman RI Pewakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab mengingatkan pemerintah daerah setempat belajar dari kasus itu agar tidak terulang pada masa-masa mendatang.
"Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat diharapkan tidak terbuai oleh janji-janji para oknum yang menawarkan jasa untuk bisa meloloskannya menjadi PNS," ujarnya.
Ombudsaman berjanji akan terus mengawasi penerimaan CPNS di Pemkab Badung.
"Sebenarnya, pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi juga semua elemen masyarakat wajib ikut serta mengawasi agar penerimaan CPNS transparan," ujarnya.
Penerimaan CPNS pada 2013 ini hampir merata di seluruh kabupaten- kota di Bali yang mengutamakan tenaga guru dan kesehatan.
Peringatan senada juga diungkapkan oleh Kemenpan-RB.
"Jangan sampai tahun ini terjadi lagi kasus seperti di Badung," kata Staf Ahli Kebijakan Publik Kemenpan-RB Rusdianto baru-baru ini.
Pihaknya akan terus membenahi sistem perekrutan CPNS demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut dia, penerimaan CPNS akan berbasis kompetensi. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Ketika memasuki ruangan pembekalan sebelum pengambilan surat keputusan, wajah mereka tampak ceria dan saling mengungkapkan rasa bangganya menjadi abdi negara.
"Ini adalah perjuangan panjang dan mungkin pemecah rekor di antara rekrutmen CPNS lainnya karena SK-nya paling lama keluar," celoteh seorang peserta pria yang suaranya tertelan hiruk-pikuk CPNS.
Ketika berada di dalam salah satu ruang di kantor Badan Kepegawaian Daerah, mereka saling menginformasikan pengumuman yang didapat sebelumnya kepada rekan-rekan lain yang datang terlambat.
Rasa kekeluargaannya sangat terasa. Dan ketika mendengarkan pengarahan dari BKD mereka sangat antusias memperhatikannya. Tak satu pun di antara mereka yang bicara, kecuali hanya sang pengarah.
"Pengarahan ini penting bagi mereka untuk mempersiapkan perlengkapan menjelang pelantikan dan bisa mengikuti aturan yang diterapkan," kata Sekretaris BKD Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Wirayasa memberikan pengarahan, Senin (14/10).
Ia menjelaskan bahwa yang lulus tes penerimaan CPNS pada Desember 2012 itu sebanyak 149 orang dan tiga orang tidak bisa hadir karena bertepatan dengan ritual adat dan urusan keluarga.
Wirayasa memaklumi ketidakhadiran ketiga orang tersebut dengan meminta bantuan rekan-rekannya menyampaikan informasi penting itu.
"Jangan sampai mereka ketinggalan informasi yang sangat penting dan membahagiakan ini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia menceritakan pengalamannya sebagai pegawai negeri sipil di beberapa daerah di Pulau Dewata. Namun dari beberapa daerah yang pernah menjadi tempat tugas, dia terkesan dengan tugasnya di Pemkab Badung. Wajar saja, karena Badung merupakan kabupaten terkaya di Provinsi Bali.
Perasaan bahagia diselingi canda dan tawa masih belum sirna, meskipun ruang pertemuan sudah mulai ditinggalkan para calon pamong praja.
Gaya candaan mereka seakan sudah lama saling mengenal. Padahal mereka baru dipertemukan dalam satu keadaan tertentu sehingga nasiblah yang menyatukannya.
Kisruh
Penerimaan CPNS tahun 2012 di Pemkab Badung penuh dengan kekisruhan yang diawali perbedaan daftar peserta lolos tes. Nama-nama peserta lolos tes yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi diduga dipalsukan oleh pegawai BKD Kabupaten Badung.
Kepastian mengenai data palsu itu diumumkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali.
"Yang pasti berkasnya palsu, nonidentik," kata Direktur Reskrimsus Polda Bali Komisaris Besar Eldi Azwar di Denpasar belum lama ini.
Pemalsuan hasil tes CPNS versi BKD Kabupaten Badung itu ada pada tanda tangan para pejabat Kemenpan-RB dan tulisan tangan pejabat BKD.
Pada awal-awal pemalsuan itu dilaporkan, Polda Bali belum dapat memastikan, siapa yang diduga membuat dokumen pengumuman kelulusan tes kemampuan dasar tersebut.
Kasus itu pun berbuntut pada penetapan Kepala BKD Kabupaten Badung Gede Oka Sukadana sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Bali sejak 17 Desember 2012.
Sampai saat ini polisi belum menetapkan nama lain sebagai tersangka.
"Kami tidak ada target tersangka lain karena harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat," ujar Elda.
Sebelum dilaporkan ke polisi, kisruh hasil tes CPNS Pemkab Badung tercium oleh media. Pengumuman yang disampaikan oleh BKD itu berbeda dengan pengumuman Kemenpan-RB melalui laman www.kompas.com.
Berawal dari situs berita ternama itulah, kisruh CPNS Pemkab Badung memasuki ranah hukum dan administrasi yang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Bali.
Peserta yang masuk daftar lulus dakam berita acara Kemenpan-RB diganti oleh pejabat BKD Kabupaten Badung dengan nama lain.
Pengumuman BKD itu semakin mecurigakan karena ada jeda waktu dua bulan dari yang seharusnya pada tanggal 21 September 2012 menjadi 12 November 2012.
Anulir
Pemanggilan CPNS Pemkab Badung dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan kisruh yang berlarut-larut.
"Kami sudah sangat komit untuk menyelesaikan kisruh kasus tersebut," kata Kepala Sub-Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Badung Anak Agung Raka Yuda.
Kini, pihaknya masih menunggu nomor induk pegawaian (NIP) untuk CPNS sebelum menempati instansi sesuai kebutuhan. Mereka dijadwalkan mendapatkan SK pada 17 Oktober 2013, termasuk tempat tugas.
Raka Yuda mengharapkan para CPNS itu datang lebih awal saat pengambilan SK sekaligus NIP.
Kepala Ombudsman RI Pewakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab mengingatkan pemerintah daerah setempat belajar dari kasus itu agar tidak terulang pada masa-masa mendatang.
"Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat diharapkan tidak terbuai oleh janji-janji para oknum yang menawarkan jasa untuk bisa meloloskannya menjadi PNS," ujarnya.
Ombudsaman berjanji akan terus mengawasi penerimaan CPNS di Pemkab Badung.
"Sebenarnya, pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi juga semua elemen masyarakat wajib ikut serta mengawasi agar penerimaan CPNS transparan," ujarnya.
Penerimaan CPNS pada 2013 ini hampir merata di seluruh kabupaten- kota di Bali yang mengutamakan tenaga guru dan kesehatan.
Peringatan senada juga diungkapkan oleh Kemenpan-RB.
"Jangan sampai tahun ini terjadi lagi kasus seperti di Badung," kata Staf Ahli Kebijakan Publik Kemenpan-RB Rusdianto baru-baru ini.
Pihaknya akan terus membenahi sistem perekrutan CPNS demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut dia, penerimaan CPNS akan berbasis kompetensi. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013