Denpasar (Antara Bali) - Himpunan Pramuwisata Indonesia dituntut untuk meningkatkan kompetensi pramuwisata menjelang dibukanya pasar bebas, salah satunya di sektor pariwisata dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).
"Kami sadari ke depan, kita ada dalam kompetensi. Kami harapkan pramuwisata berkompeten menguasai budaya sesuai dengan latar belakang pariwisata Bali karena negara ASEAN dan China nantinya juga berhak masuk," kata Ketua DPD HPI Bali, Sang Putu Subaya di Denpasar, Senin
Menurut dia, pramuwisata di Bali diharapkan bersertifikat kompetensi untuk menunjukkan profesionalitas menghadapi ACFTA dan era pasar global.
Sertifikasi tersebut dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Sedangkan DPD HPI sendiri memiliki lembaga sertifikasi profesi tersendiri dengan tujuh orang asesor dengan jumlah pramuwisata di Pulau Dewata yang aktif mencapai sekitar 6.500 orang.
"Ada dua sertifikat yakni izin operasioanal dan setelah itu pemerintah mengamanatkan pekerja untuk mendapatkan sertidikat kompetensi," ujarnya.
Subaya mengungkapkan bahwa pramuwisata tidak hanya sekedar bekerja menjelaskan objek wisata dan kekayaan budaya semata, melainkan menjadi garda depan dalam mempromosikan suatu destinasi pariwisata.
Dia menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi bagi pramuwisata itulah yang akan menjadi tema pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional DPP HPI yang rencananya akan diselenggarakan di Denpasar, pada 5 Oktober 2013 bertepatan dengan perayaan HUT HPI ke-25.
"Kami ingin penyelenggaraan Rakernas itu menjadi teladan karena pramuwisata lahir dari Bali," ucapnya.
Rencananya Rakernas dan Peringatan HUT HPI tersebut akan dihadiri seluruh anggota DPD HPI Indonesia, dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami sadari ke depan, kita ada dalam kompetensi. Kami harapkan pramuwisata berkompeten menguasai budaya sesuai dengan latar belakang pariwisata Bali karena negara ASEAN dan China nantinya juga berhak masuk," kata Ketua DPD HPI Bali, Sang Putu Subaya di Denpasar, Senin
Menurut dia, pramuwisata di Bali diharapkan bersertifikat kompetensi untuk menunjukkan profesionalitas menghadapi ACFTA dan era pasar global.
Sertifikasi tersebut dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Sedangkan DPD HPI sendiri memiliki lembaga sertifikasi profesi tersendiri dengan tujuh orang asesor dengan jumlah pramuwisata di Pulau Dewata yang aktif mencapai sekitar 6.500 orang.
"Ada dua sertifikat yakni izin operasioanal dan setelah itu pemerintah mengamanatkan pekerja untuk mendapatkan sertidikat kompetensi," ujarnya.
Subaya mengungkapkan bahwa pramuwisata tidak hanya sekedar bekerja menjelaskan objek wisata dan kekayaan budaya semata, melainkan menjadi garda depan dalam mempromosikan suatu destinasi pariwisata.
Dia menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi bagi pramuwisata itulah yang akan menjadi tema pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional DPP HPI yang rencananya akan diselenggarakan di Denpasar, pada 5 Oktober 2013 bertepatan dengan perayaan HUT HPI ke-25.
"Kami ingin penyelenggaraan Rakernas itu menjadi teladan karena pramuwisata lahir dari Bali," ucapnya.
Rencananya Rakernas dan Peringatan HUT HPI tersebut akan dihadiri seluruh anggota DPD HPI Indonesia, dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013