Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya meminta pemerintah provinsi setempat melakukan kajian secara komperehensif terkait reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung.
"Saya mengharapkan pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh perairan laut Bali, tidak saja Teluk Benoa. Melainkan secara menyeluruh yang nantinya dijadikan acuan reklamasi dalam menanggulangi abrasi dan tsunami," katanya di Denpasar, Senin.
Ia menilai hasil kajian Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana Denpasar terhadap Teluk Benoa hanya sebatas pengelolaan dan pemanfaatan yang didanai oleh salah satu investor yang ingin melakukan reklamasi di lokasi tersebut.
"Karena itu pemerintah harus melakukan kajian lebih lanjut dalam upaya menindaklanjuti studi kajian dari LPPM Universitas Udayana, yaitu dengan melakukan kajian secara menyeluruh di Bali," katanya.
Menurut Arjaya, dana kegiatan pengkajian secara menyeluruh itu telah disiapkan senilai Rp3 miliar. "Tidak saja Teluk Benoa akan tetapi menyeluruh Pulau Dewata," ujarnya. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Saya mengharapkan pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh perairan laut Bali, tidak saja Teluk Benoa. Melainkan secara menyeluruh yang nantinya dijadikan acuan reklamasi dalam menanggulangi abrasi dan tsunami," katanya di Denpasar, Senin.
Ia menilai hasil kajian Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana Denpasar terhadap Teluk Benoa hanya sebatas pengelolaan dan pemanfaatan yang didanai oleh salah satu investor yang ingin melakukan reklamasi di lokasi tersebut.
"Karena itu pemerintah harus melakukan kajian lebih lanjut dalam upaya menindaklanjuti studi kajian dari LPPM Universitas Udayana, yaitu dengan melakukan kajian secara menyeluruh di Bali," katanya.
Menurut Arjaya, dana kegiatan pengkajian secara menyeluruh itu telah disiapkan senilai Rp3 miliar. "Tidak saja Teluk Benoa akan tetapi menyeluruh Pulau Dewata," ujarnya. (M038)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013