Singaraja (Antara Bali) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menolak usulan penerimaan calon pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2013 dengan pertimbangan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat.
"Postur APBD kami untuk belanja gaji pegawai masih cukup tinggi, yakni mencapai 50 persen sehingga menjadi pertimbangan utama bagi Kemenpan menolak pengadaan CPNS tahun ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng Ni Made Rousmini di Singaraja, Minggu.
Selain itu, jumlah tenaga honorer daerah kategori II di lingkungan Pemkab Buleleng juga cukup banyak, yakni mencapai 662 orang sehingga dinilai tidak layak mengajukan penambahan CPNS.
"Sebenarnya dalam mengajukan usulan itu kami sertakan hasil kajian dan analisis jabatan sebagai prasyarat untuk formasi CPNS di daerah. Namun tetap ditolak sehingga Pemkan Buleleng tidak dapat jatah CPNS dari peserta umum," katanya. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Postur APBD kami untuk belanja gaji pegawai masih cukup tinggi, yakni mencapai 50 persen sehingga menjadi pertimbangan utama bagi Kemenpan menolak pengadaan CPNS tahun ini," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng Ni Made Rousmini di Singaraja, Minggu.
Selain itu, jumlah tenaga honorer daerah kategori II di lingkungan Pemkab Buleleng juga cukup banyak, yakni mencapai 662 orang sehingga dinilai tidak layak mengajukan penambahan CPNS.
"Sebenarnya dalam mengajukan usulan itu kami sertakan hasil kajian dan analisis jabatan sebagai prasyarat untuk formasi CPNS di daerah. Namun tetap ditolak sehingga Pemkan Buleleng tidak dapat jatah CPNS dari peserta umum," katanya. (M038)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013