Kuta (Antara Bali) - Bank Indonesia (BI) menargetkan sudah terbentuk 66 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada 2012 dari 38 tim yang ada di berbagai kota saat ini.
Deputi Gubernur BI Bidang Kebijakan Moneter Hartadi A Sarwono kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi nasional TPID di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin menegaskan, dengan semakin banyak tim tersebut diharapkan inflasi di seluruh Indonesia dapat ditekan.
"TPID itu diharapkan melakukan koordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau," katanya saat bersama dengan Deputi Menko Bidang Perekonomian Erlangga Mantik.
Ia mengemukakan bahwa secara nasional nilai inflasi yang disumbang oleh daerah sebanyak 77,5 persen.
Karena itu yang justru harus dikendalikan itu inflasi di daerah dan pimpinan daerah diharapkan memiliki kepedulian terhadap masalah ini.
"Inflasi itu harus menjadi indeks kinerja utama (IKU) gubernur, bupati dan wali kota. Kalau pimpinan daerah bisa menekan inflasi, maka pimpinan itu telah mempu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya dengan harga terjangkau," katanya.
Lewat rakornas pertama ini, katanya, diharapkan seluruh anggota TPID bisa berbagi pengalaman mengenai upaya mereka menekan laju inflasi di masing-masing daerah, termasuk bagaimana koordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah.
"Dari ajang ini diharapkan ada rumusan strategis pengendalian inflasi di daerah dan tim ini akan terus diperkuat," katanya.
Ia mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus memahami sumber-sumber inflasi, yakni tidak seimbangnya permintaan barang dengan persediaan, kecukupan suplay dan distribusi serta beberapa kebutuhan pokok masih tergantung pada pedagang-pedagang besar.
Karena itu, katanya, selain berkoordinasi dengan pimpinan daerah, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Bulog dan instansi lainnya.
Sementara Erlangga Mantik mengemukakan bahwa selain tiga penyebab inflasi itu, sejumlah daerah masih memiliki masalah fundamental yang menyebabkan tingginya laju inflasi.
"Seperti infrastruktur jalan yang terbatas, pelabuhan tidak ada. Dan yang paling penting adalah suplay dasar harus ada gudang-gudang penyimpanan," kata pejabat asal Pulau Bali ini.
Ia mengemukakan bahwa semakin pemerintah daerah peduli dengan inflasi ini, berarti pemerintah itu semakin menyayangi masyarakatnya, karena sesungguhnya inflasi itu menggerogoti daya beli masyarakat.
Menurut dia, Kementerian Keuangan akan memberikan insentif kepada daerah yang berhasil menekan laju inflasi. Namun ia tidak mau menjelaskan rincian insentif tersebut. Hanya saja, insentif itu sudah disiapkan dalam APBN.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
Deputi Gubernur BI Bidang Kebijakan Moneter Hartadi A Sarwono kepada wartawan di sela-sela rapat koordinasi nasional TPID di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Senin menegaskan, dengan semakin banyak tim tersebut diharapkan inflasi di seluruh Indonesia dapat ditekan.
"TPID itu diharapkan melakukan koordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau," katanya saat bersama dengan Deputi Menko Bidang Perekonomian Erlangga Mantik.
Ia mengemukakan bahwa secara nasional nilai inflasi yang disumbang oleh daerah sebanyak 77,5 persen.
Karena itu yang justru harus dikendalikan itu inflasi di daerah dan pimpinan daerah diharapkan memiliki kepedulian terhadap masalah ini.
"Inflasi itu harus menjadi indeks kinerja utama (IKU) gubernur, bupati dan wali kota. Kalau pimpinan daerah bisa menekan inflasi, maka pimpinan itu telah mempu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya dengan harga terjangkau," katanya.
Lewat rakornas pertama ini, katanya, diharapkan seluruh anggota TPID bisa berbagi pengalaman mengenai upaya mereka menekan laju inflasi di masing-masing daerah, termasuk bagaimana koordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah.
"Dari ajang ini diharapkan ada rumusan strategis pengendalian inflasi di daerah dan tim ini akan terus diperkuat," katanya.
Ia mengemukakan bahwa pemerintah daerah harus memahami sumber-sumber inflasi, yakni tidak seimbangnya permintaan barang dengan persediaan, kecukupan suplay dan distribusi serta beberapa kebutuhan pokok masih tergantung pada pedagang-pedagang besar.
Karena itu, katanya, selain berkoordinasi dengan pimpinan daerah, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Bulog dan instansi lainnya.
Sementara Erlangga Mantik mengemukakan bahwa selain tiga penyebab inflasi itu, sejumlah daerah masih memiliki masalah fundamental yang menyebabkan tingginya laju inflasi.
"Seperti infrastruktur jalan yang terbatas, pelabuhan tidak ada. Dan yang paling penting adalah suplay dasar harus ada gudang-gudang penyimpanan," kata pejabat asal Pulau Bali ini.
Ia mengemukakan bahwa semakin pemerintah daerah peduli dengan inflasi ini, berarti pemerintah itu semakin menyayangi masyarakatnya, karena sesungguhnya inflasi itu menggerogoti daya beli masyarakat.
Menurut dia, Kementerian Keuangan akan memberikan insentif kepada daerah yang berhasil menekan laju inflasi. Namun ia tidak mau menjelaskan rincian insentif tersebut. Hanya saja, insentif itu sudah disiapkan dalam APBN.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010