Denpasar (Antara Bali) - Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso menilai, pembangunan kependudukan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir stagnan.
"Jumlah peserta keluarga berencana (KB) tidak meningkat dan pasangan usia subur (PUS) juga tidak berkurang sehingga sasaran mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2015 sulit tercapai," katanya seusai meresmikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jempiring di Denpasar, Kamis.
Ia menyebutkan, akseptor KB di Indonesia hingga kini baru 57 persen dari PUS. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan sasaran yang ingin dicapai sebanyak 65 persen.
Tidak tercapainya sasaran akseptor KB itu menyebabkan penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 237 juta jiwa, lebih tinggi dari perkiraan 234 juta jiwa.
Menurut dia, stagnannya program KB di Indonesia juga berpengaruh terhadap tingkat wanita yang telah membentuk keluarga rata-rata mempunyai 2,6 anak.
Padahal dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata kepemilikan anak itu diharapkan dapat ditekan menjadi 2,3 anak. Ketidak berhasilan dalam menekan kepemilikan anak dalam keluarga akibat kurangnya kesadaran PUS dalam mengatur angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. (*/ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Jumlah peserta keluarga berencana (KB) tidak meningkat dan pasangan usia subur (PUS) juga tidak berkurang sehingga sasaran mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2015 sulit tercapai," katanya seusai meresmikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jempiring di Denpasar, Kamis.
Ia menyebutkan, akseptor KB di Indonesia hingga kini baru 57 persen dari PUS. Angka itu jauh tertinggal dibandingkan sasaran yang ingin dicapai sebanyak 65 persen.
Tidak tercapainya sasaran akseptor KB itu menyebabkan penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 237 juta jiwa, lebih tinggi dari perkiraan 234 juta jiwa.
Menurut dia, stagnannya program KB di Indonesia juga berpengaruh terhadap tingkat wanita yang telah membentuk keluarga rata-rata mempunyai 2,6 anak.
Padahal dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata kepemilikan anak itu diharapkan dapat ditekan menjadi 2,3 anak. Ketidak berhasilan dalam menekan kepemilikan anak dalam keluarga akibat kurangnya kesadaran PUS dalam mengatur angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. (*/ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013