Jakarta (Antara bali) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Abdul Kholik menyakini bahwa Pemilu 2014 hanya meneruskan skema demokrasi liberal dan kapitalisme yang telah berjalan sejak 2004 lalu.
"Misalnya pasal 33 UUD hasil amandemen sangat mengandung unsur kapitalisme dan paling tidak menempatkan kapitalisme dan liberalisme secara konstitusional," kata Sekjen Partai Gerindra Abdul Kholik dalam diskusi bertajuk Pemilu 2014 dan Agenda Penyelamatan Bangsa di kantor Partai Rakyat Demokratik Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan ada dua pilihan yang dimiliki masyarakat, keluar dari skema tersebut yang efeknya sangat berbahaya atau memanfaatkan skema itu dalam kolektivitas sosialistik. Namun dia mengatakan pilihan kedua adalah yang sangat memungkinkan.
Abdul Kholik mencontohkan beberapa negara Amerika Latin yang menjalankan demokrasi liberal namun ada kolektivitas sosialistik seperti Venezuela. Menurut dia, skema itu berhasil dijalankan dengan baik. (GDE)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Misalnya pasal 33 UUD hasil amandemen sangat mengandung unsur kapitalisme dan paling tidak menempatkan kapitalisme dan liberalisme secara konstitusional," kata Sekjen Partai Gerindra Abdul Kholik dalam diskusi bertajuk Pemilu 2014 dan Agenda Penyelamatan Bangsa di kantor Partai Rakyat Demokratik Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan ada dua pilihan yang dimiliki masyarakat, keluar dari skema tersebut yang efeknya sangat berbahaya atau memanfaatkan skema itu dalam kolektivitas sosialistik. Namun dia mengatakan pilihan kedua adalah yang sangat memungkinkan.
Abdul Kholik mencontohkan beberapa negara Amerika Latin yang menjalankan demokrasi liberal namun ada kolektivitas sosialistik seperti Venezuela. Menurut dia, skema itu berhasil dijalankan dengan baik. (GDE)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013