Denpasar (Antara Bali) - Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Makmur Sunusi, PhD menegaskan, rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) perlu dikembangkan untuk menangani korban narkoba dan zat adaktif (napza) di Indonesia yang jumlahnya cenderung semakin meningkat.
"Selain rehabilitasi yang melibatkan peranserta masyarakat, perlu terobosan yang mampu menyadarkan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda tentang bahaya napza," kata Dirjen Makmur Sunusi PhD pada pembukaan Pemantapan Peran Pekerja Sosial dan Manajemen Kasus Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza tingkat Nasional di Kuta, Bali, Senin malam.
Ia mengatakan, terobosan dan upaya yang dilakukan instansi terkait minimal mampu mengurangi, bahkan menyetop penambahan korban napza baru, sehingga perhatian dapat difokuskan untuk menangani korban akibat penyalahgunaan benda haram yang belum tertangani dengan baik selama ini.
Korban napza ibarat gunung es, yang bukan saja menjadi permasalahan di Indonesia, namun juga secara internasional bertekad memerangi penyalahgunaan napza, ujar Dirjen Makmur Sunusi di hadapan 70 peserta utusan dari 21 provinsi di Indonesia.
Ia menilai, jika Indonesia mampu menyetop penambahan korban napza, akan sanggup memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek pembangunan, sekaligus bersaing di tingkat internasional.
Oleh sebab itu perlu komitmen bersama untuk memerangi dan menangani napza secara tuntas di Indonesia. Untuk itu perlu dukungan dan kesadaran masyarakat dari berbagai latar belakang profesi berperanserta secara aktif menangani korban napza.
Rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi kunci sukses bagi Indonesia dalam menangani korban napza yang selama ini belum tertangani secara tuntas, harap Dirjen Makmur Sunusi.
Populasi dan penanganan napza di Indonesia tahun 2004 sebanyak 245.774 orang. Penanganan selama lima tahun terakhir, 2005-2009 sebanyak 27.657 orang. Sasaran program rehabilitasi lima tahun ke depan, 1010-2014 sebanyak 26.741 orang.
Dengan demikian korban napza yang belum direhabilitasi sebanyak 191.376 orang, tutur Dirjen Makmur Sunusi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Selain rehabilitasi yang melibatkan peranserta masyarakat, perlu terobosan yang mampu menyadarkan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda tentang bahaya napza," kata Dirjen Makmur Sunusi PhD pada pembukaan Pemantapan Peran Pekerja Sosial dan Manajemen Kasus Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafza tingkat Nasional di Kuta, Bali, Senin malam.
Ia mengatakan, terobosan dan upaya yang dilakukan instansi terkait minimal mampu mengurangi, bahkan menyetop penambahan korban napza baru, sehingga perhatian dapat difokuskan untuk menangani korban akibat penyalahgunaan benda haram yang belum tertangani dengan baik selama ini.
Korban napza ibarat gunung es, yang bukan saja menjadi permasalahan di Indonesia, namun juga secara internasional bertekad memerangi penyalahgunaan napza, ujar Dirjen Makmur Sunusi di hadapan 70 peserta utusan dari 21 provinsi di Indonesia.
Ia menilai, jika Indonesia mampu menyetop penambahan korban napza, akan sanggup memberikan kontribusi terhadap berbagai aspek pembangunan, sekaligus bersaing di tingkat internasional.
Oleh sebab itu perlu komitmen bersama untuk memerangi dan menangani napza secara tuntas di Indonesia. Untuk itu perlu dukungan dan kesadaran masyarakat dari berbagai latar belakang profesi berperanserta secara aktif menangani korban napza.
Rehabilitasi berbasis masyarakat menjadi kunci sukses bagi Indonesia dalam menangani korban napza yang selama ini belum tertangani secara tuntas, harap Dirjen Makmur Sunusi.
Populasi dan penanganan napza di Indonesia tahun 2004 sebanyak 245.774 orang. Penanganan selama lima tahun terakhir, 2005-2009 sebanyak 27.657 orang. Sasaran program rehabilitasi lima tahun ke depan, 1010-2014 sebanyak 26.741 orang.
Dengan demikian korban napza yang belum direhabilitasi sebanyak 191.376 orang, tutur Dirjen Makmur Sunusi.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010