Negara (Antara Bali) - Bupati Jembrana, I Putu Artha menegaskan, program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) tetap akan jalan siapapun yang terpilih sebagai Gubernur Bali mendatang.
"Isu JKBM akan berhenti jika kandidat A yang kalah jangan didengarkan. Siapapun yang jadi gubernur, program ini tetap berjalan," kata Bupati Artha saat simakrama atau silaturahmi dengan warga Desa Asahduren, Delodbrawah dan Mendoyo Dangin Tukad, Selasa.
Artha mengatakan, JKBM merupakan program Pemerintah Provinsi Bali yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, bukan milik orang perorang.
"Buktinya MoU antara kabupaten/kota dengan provinsi sudah ditandatangani untuk tahun 2013 ini. Artinya, siapapun yang jadi gubernur program ini tetap ada," ujarnya.
Selain MoU, untuk memberikan bukti kepada masyarakat program ini tetap jalan, Bupati Artha mengungkapkan, pihaknya meningkatkan alokasi anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp10 miliar.
Dengan penambahan anggaran tersebut, menurut Artha, layanan JKBM akan diperluas seperti cuci darah seumur hidup, penanganan penderita hidrocefalus (pembesaran kepala) serta operasi bayi tanpa anus.
Terkait program JKBM ini, Kelian atau Kepala Adat Temukus, Desa Asahduren, I Nengah Nuarpa mengatakan, masih ada 53 orang warganya yang belum menerima kartu JKBM.
Mendapatkan keluhan ini, Bupati Artha memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan provinsi, agar seluruh warga yang berhak mendapatkan kartu JKBM.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Isu JKBM akan berhenti jika kandidat A yang kalah jangan didengarkan. Siapapun yang jadi gubernur, program ini tetap berjalan," kata Bupati Artha saat simakrama atau silaturahmi dengan warga Desa Asahduren, Delodbrawah dan Mendoyo Dangin Tukad, Selasa.
Artha mengatakan, JKBM merupakan program Pemerintah Provinsi Bali yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota, bukan milik orang perorang.
"Buktinya MoU antara kabupaten/kota dengan provinsi sudah ditandatangani untuk tahun 2013 ini. Artinya, siapapun yang jadi gubernur program ini tetap ada," ujarnya.
Selain MoU, untuk memberikan bukti kepada masyarakat program ini tetap jalan, Bupati Artha mengungkapkan, pihaknya meningkatkan alokasi anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp10 miliar.
Dengan penambahan anggaran tersebut, menurut Artha, layanan JKBM akan diperluas seperti cuci darah seumur hidup, penanganan penderita hidrocefalus (pembesaran kepala) serta operasi bayi tanpa anus.
Terkait program JKBM ini, Kelian atau Kepala Adat Temukus, Desa Asahduren, I Nengah Nuarpa mengatakan, masih ada 53 orang warganya yang belum menerima kartu JKBM.
Mendapatkan keluhan ini, Bupati Artha memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan provinsi, agar seluruh warga yang berhak mendapatkan kartu JKBM.(GBI)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013