Dinas Perhubungan (Dishub) Bali menyatakan belum ada pembahasan soal ide DPRD Bali melarang kendaraan berpelat selain DK masuk daerah itu selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Belum ada pembicaraan ke arah sana, belum pernah kami bahas secara serius dan belum ada kajian yang spesifik kalau misalnya hal itu bisa dilaksanakan,” kata Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta di Denpasar, Senin.
Ia menyampaikan ini sebab pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melarang kendaraan luar daerah untuk masuk Bali karena diatur secara nasional.
Selain itu, jika diuji selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, perlu disiapkan kebijakan terusan ketika di pintu masuk Bali terdapat kendaraan selain pelat DK yang masuk.
“Sampai saat ini tidak ada pengaturan itu di kami, kalaupun ada mesti dilihat dasar aturannya apa, dan kami mencoba melihat kalau memang beres aturannya ada kebutuhan manajemen, rekayasa lalu lintas, dan kendaraan harus ditahan dimana, orangnya diangkut pakai apa,” ujar Samsi.
Baca juga: Dishub Badung luncurkan uji kendaraan bermotor keliling
Dishub Bali menyadari belakangan masyarakat resah karena padatnya kendaraan pelat luar beroperasi di daerah dengan sebutan "Pulau Dewata". Bahkan, mereka mencari rezeki dengan mengangkut turis atau menjadi kendaraan sewaan.
Namun, ide menutup akses bagi kendaraan pelat luar Bali untuk masuk daerah itu, kata dia, perlu dipikirkan lebih matang.
Pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, mereka melihat akan terjadi peningkatan 19-20 persen orang masuk Bali.
Potensi kepadatan akan terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Terminal Mengwi, pelabuhan, dan kawasan wisata, sehingga yang dapat dilakukan Dishub Bali adalah memetakan kawasan rawan ini terutama pada tiga hari jelang Natal dan Tahun Baru 2025.
Baca juga: Dishub Bali usul helikopter terbang rendah juga diatur bukan hanya layangan
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024