Denpasar (Antara Bali) - Pengamat politik dari Bali Nyoman Wiratmaja menilai jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi ketua umum, hal itu hanya menjadi penyelamat jangka pendek bagi partainya.
"Di tengah kondisi Demokrat yang belum menemukan kader yang menonjol, saya rasa ini langkah tepat," katanya yang juga akademisi di Universitas Warmadewa, di Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, di tengah kondisi Demokrat yang dilanda krisis seperti sekarang, sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.
"Sistem politik di negara kita memang rata-rata masih menganut bias politik tradisional, sehingga tidak bisa dihindari adanya pengkultusan individu seperti halnya SBY bagi Partai Demokrat," ujarnya.
Di sisi lain, fenomena politik di Tanah Air, tak jarang pejabat publik masih tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik. Akibatnya sudah menjadi pejabat publik, tetapi juga memegang pimpinan puncak parpol.
"Kondisi demikian sesungguhnya tidak baik bagi partai sendiri dan juga dari sisi kepentingan rakyat," ucapnya yang sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar politik itu.
Oleh karena itu, ujar dia, jikapun SBY akhirnya menerima dukungan untuk menjadi Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa, hendaknya proses pemilihan ketua umum melalui jalur kongres normal tidak dilaksanakan dengan jeda yang lama. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Di tengah kondisi Demokrat yang belum menemukan kader yang menonjol, saya rasa ini langkah tepat," katanya yang juga akademisi di Universitas Warmadewa, di Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, di tengah kondisi Demokrat yang dilanda krisis seperti sekarang, sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dan dapat diterima oleh berbagai kalangan.
"Sistem politik di negara kita memang rata-rata masih menganut bias politik tradisional, sehingga tidak bisa dihindari adanya pengkultusan individu seperti halnya SBY bagi Partai Demokrat," ujarnya.
Di sisi lain, fenomena politik di Tanah Air, tak jarang pejabat publik masih tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan politik. Akibatnya sudah menjadi pejabat publik, tetapi juga memegang pimpinan puncak parpol.
"Kondisi demikian sesungguhnya tidak baik bagi partai sendiri dan juga dari sisi kepentingan rakyat," ucapnya yang sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar politik itu.
Oleh karena itu, ujar dia, jikapun SBY akhirnya menerima dukungan untuk menjadi Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa, hendaknya proses pemilihan ketua umum melalui jalur kongres normal tidak dilaksanakan dengan jeda yang lama. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013