Empat fraksi di DPRD Bali yaitu PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-NasDem, kompak meminta agar Pemprov Bali dalam hal ini Pj Gubernur menggali potensi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 2025.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ni Made Usmantari di Denpasar, Senin, mengatakan salah satu saran yaitu pemerintah meningkatkan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
“Ini meliputi penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, dan penagihan tunggakan pajak lebih intensif,” kata dia.
Fraksi ini mengatakan sumber-sumber PAD dapat dihasilkan dengan mengembangkan sektor unggulan Ekonomi Bali Kerthi yaitu sektor pertanian; kelautan dan perikanan; industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; IKM, UMKM, koperasi; ekonomi kreatif dan digital; dan pariwisata.
Selain itu, PDI Perjuangan meminta Pemprov Bali mengoptimalisasi peran BUMD dengan melakukan beberapa hal seperti peningkatan kualitas manajemen dan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan hukum.
Baca juga: DPRD Bali godok tata tertib dan beda 50 persen dari sebelumnya
Pendapat Fraksi Golkar yang disampaikan Agung Bagus Tri Candra Arka bahkan langsung menyebut sumber PAD yang berpotensi berasal dari aset-aset provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota seperti di ITDC Nusa Dua dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.
“Bali tidak lagi harus bertumpu pada PAD yang bersumber hanya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), yang sudah berada pada titik nadir dan stagnan,” ujarnya.
Sementara solusi dari Fraksi Demokrat-NasDem adalah mengoptimalkan penerapan perda pungutan wisatawan asing, namun dewan tidak diberitahu apakah target penerimaan retribusi di RAPBD 2025 yang meningkat disebabkan oleh pungutan atau justru pengembangan obyek.
“Kenaikannya sangat luar biasa sebesar Rp276,3 miliar lebih, dari Rp59,2 miliar 2024 menjadi Rp335,5 miliar 2025, apakah kenaikan ini dampak dari pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan apakah ada pengembangan obyek pungutan atau adanya penggalian potensi obyek retribusi daerah yang baru,” ujar Anggota Fraksi Demokrat-NasDem I Gede Ghumi Asvatham.
Baca juga: DPRD Bali sahkan pimpinan empat fraksi terbentuk
Fraksi Gerindra-PSI juga mengatakan pungutan wisatawan asing dapat menjadi potensi besar untuk PAD 2025, sementara Pemprov Bali pesimistis menargetkan hasil pungutan hanya sebesar Rp250 miliar.
“Baru berjalan 10,5 bulan bisa mencapai Rp350 miliar-Rp375 miliar, maka dengan perkiraan kunjungan wisman 2025 sebanyak 6,5 juta orang, maka potensi PAD-nya bisa mencapai Rp975 miliar,” kata Anggota Fraksi Gerindra-PSI I Kade Darma Susila.
Anggota DPRD Bali itu bahkan memperhitungkan kenaikan tarif pungutan wisman dari Rp150.000 menjadi Rp250.000-Rp500.000.
“Untuk itu memerlukan langkah-langkah konkrit terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan melibatkan pengawasan DPRD,” lanjutnya.
Sebelumnya Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan dalam proyeksi RAPBD 2025 target pendapatan daerah Rp4,8 triliun lebih, dengan PAD-nya saja Rp3,5 triliun lebih.
Sementara, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,5 triliun lebih, sehingga diperkirakan defisit sebesar Rp691 miliar lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ni Made Usmantari di Denpasar, Senin, mengatakan salah satu saran yaitu pemerintah meningkatkan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
“Ini meliputi penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, dan penagihan tunggakan pajak lebih intensif,” kata dia.
Fraksi ini mengatakan sumber-sumber PAD dapat dihasilkan dengan mengembangkan sektor unggulan Ekonomi Bali Kerthi yaitu sektor pertanian; kelautan dan perikanan; industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; IKM, UMKM, koperasi; ekonomi kreatif dan digital; dan pariwisata.
Selain itu, PDI Perjuangan meminta Pemprov Bali mengoptimalisasi peran BUMD dengan melakukan beberapa hal seperti peningkatan kualitas manajemen dan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan hukum.
Baca juga: DPRD Bali godok tata tertib dan beda 50 persen dari sebelumnya
Pendapat Fraksi Golkar yang disampaikan Agung Bagus Tri Candra Arka bahkan langsung menyebut sumber PAD yang berpotensi berasal dari aset-aset provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota seperti di ITDC Nusa Dua dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung.
“Bali tidak lagi harus bertumpu pada PAD yang bersumber hanya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), yang sudah berada pada titik nadir dan stagnan,” ujarnya.
Sementara solusi dari Fraksi Demokrat-NasDem adalah mengoptimalkan penerapan perda pungutan wisatawan asing, namun dewan tidak diberitahu apakah target penerimaan retribusi di RAPBD 2025 yang meningkat disebabkan oleh pungutan atau justru pengembangan obyek.
“Kenaikannya sangat luar biasa sebesar Rp276,3 miliar lebih, dari Rp59,2 miliar 2024 menjadi Rp335,5 miliar 2025, apakah kenaikan ini dampak dari pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan apakah ada pengembangan obyek pungutan atau adanya penggalian potensi obyek retribusi daerah yang baru,” ujar Anggota Fraksi Demokrat-NasDem I Gede Ghumi Asvatham.
Baca juga: DPRD Bali sahkan pimpinan empat fraksi terbentuk
Fraksi Gerindra-PSI juga mengatakan pungutan wisatawan asing dapat menjadi potensi besar untuk PAD 2025, sementara Pemprov Bali pesimistis menargetkan hasil pungutan hanya sebesar Rp250 miliar.
“Baru berjalan 10,5 bulan bisa mencapai Rp350 miliar-Rp375 miliar, maka dengan perkiraan kunjungan wisman 2025 sebanyak 6,5 juta orang, maka potensi PAD-nya bisa mencapai Rp975 miliar,” kata Anggota Fraksi Gerindra-PSI I Kade Darma Susila.
Anggota DPRD Bali itu bahkan memperhitungkan kenaikan tarif pungutan wisman dari Rp150.000 menjadi Rp250.000-Rp500.000.
“Untuk itu memerlukan langkah-langkah konkrit terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 dengan melibatkan pengawasan DPRD,” lanjutnya.
Sebelumnya Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan dalam proyeksi RAPBD 2025 target pendapatan daerah Rp4,8 triliun lebih, dengan PAD-nya saja Rp3,5 triliun lebih.
Sementara, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,5 triliun lebih, sehingga diperkirakan defisit sebesar Rp691 miliar lebih.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024