Presiden Joko Widodo melimpahkan kewenangan tanda tangan keputusan tentang pemindahan ibu kota kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto karena pertimbangan proses pembangunan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini masih terus berlanjut.
Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, menjawab alasan belum ditandatanganinya keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur, oleh Presiden Jokowi menjelang purnatugas.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi sebuah ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berjalan," katanya.
Ari mengatakan IKN hingga saat ini masih dalam proses pembangunan ekosistem dengan fokus utama pembangunan yang tepat waktu supaya bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Jokowi-Prabowo santap malam lanjut diskusi dua jam lebih
Menurut Ari, seluruh tahapan pembangunan IKN juga menjadi komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada masa transisi kepemimpinan nasional saat ini.
"Sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu," katanya.
Ari memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut, meskipun ada berbagai pendapat di masyarakat, sebab keberlanjutan pembangunan IKN telah mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo Subianto.
Baca juga: Presiden Jokowi sebut Keppres pemindahan ibu kota sepatutnya diteken Prabowo
Ari menambahkan bahwa IKN adalah bagian dari keputusan bersama yang harus diimplementasikan secara bertahap berdasarkan perkembangan di lapangan.
Ia menekankan bahwa pembangunan IKN bukanlah proses yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan sebuah proyek jangka panjang yang mencakup pengembangan ekosistem yang lebih luas.
Ari juga menambahkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun grand design yang jelas di IKN, termasuk tahapan saat ini dan tahun-tahun mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, menjawab alasan belum ditandatanganinya keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur, oleh Presiden Jokowi menjelang purnatugas.
"Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, IKN itu kan membangun sebuah ekosistem, tidak sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi sebuah ekosistem yang mendukung bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berjalan," katanya.
Ari mengatakan IKN hingga saat ini masih dalam proses pembangunan ekosistem dengan fokus utama pembangunan yang tepat waktu supaya bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Jokowi-Prabowo santap malam lanjut diskusi dua jam lebih
Menurut Ari, seluruh tahapan pembangunan IKN juga menjadi komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada masa transisi kepemimpinan nasional saat ini.
"Sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu," katanya.
Ari memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut, meskipun ada berbagai pendapat di masyarakat, sebab keberlanjutan pembangunan IKN telah mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo Subianto.
Baca juga: Presiden Jokowi sebut Keppres pemindahan ibu kota sepatutnya diteken Prabowo
Ari menambahkan bahwa IKN adalah bagian dari keputusan bersama yang harus diimplementasikan secara bertahap berdasarkan perkembangan di lapangan.
Ia menekankan bahwa pembangunan IKN bukanlah proses yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan sebuah proyek jangka panjang yang mencakup pengembangan ekosistem yang lebih luas.
Ari juga menambahkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun grand design yang jelas di IKN, termasuk tahapan saat ini dan tahun-tahun mendatang.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024