Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat transaksi menggunakan kartu kredit Indonesia (KKI) oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mencapai Rp1,04 miliar sejak diluncurkan pemerintah pusat pada Mei 2023 hingga Agustus 2024.
“Kami akan terus mendorong pengembangan ekosistem kawasan digital di setiap kabupaten dan kota di Bali,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, digitalisasi merupakan sumber baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, transaksi dengan KKI juga mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mempercepat dan memperluas digitalisasi yang didukung penerbitan peraturan kepala daerah tentang KKI dan penggunaan KKI untuk transaksi yang rutin.
Baca juga: Bank Indonesia minta TPID kabupaten/kota di Bali kendalikan inflasi jelang Galungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan menindaklanjuti dengan Opsen (pungutan tambahan) Pajak Kendaraan Bermotor, serta parkir elektronik di pasar.
Langkah digitalisasi lainnya yang dilakukan Pemkab Buleleng yakni Agen Digital Pajak Daerah yakni program apresiasi bagi petugas pajak yang mengajak masyarakat membayar pajak secara non tunai.
Atas partisipasi mempercepat dan memperluas dalam transaksi digital itu, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memberikan penghargaan kepada Pemkab Buleleng sebagai kabupaten terbaik 2024 di wilayah Jawa-Bali.
Penghargaan itu melanjutkan capaian pada 2022 yang saat itu Pemkab Buleleng juga menyabet kabupaten terbaik oleh TP2DD di wilayah Jawa-Bali dan pada 2023 menduduki posisi kedua terbaik wilayah Jawa-Bali.
Ada pun Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menerima penghargaan itu di sela Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024 di Jakarta, Senin (23/9).
Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga: TPID se-Bali sepakat perbanyak bazar pangan murah sebelum Galungan
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024