Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, Bali, meminta kaum perempuan di daerah itu agar tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024 sehingga kontestasi politik secara serentak ini dapat berjalan lancar.
"Bawaslu Kota Denpasar selama ini sudah melakukan berbagai upaya pencegahan berkoordinasi dengan stakeholder atau pihak-pihak terkait," kata Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani dalam Rapat Pengawasan Pemilihan Serentak, di Denpasar, Sabtu.
Dewa Ayu Manik dalam Rapat Pengawasan Pemilihan Serentak bertajuk "Pengawasan Partisipatif Pemilih Perempuan" itu mengatakan peran kaum perempuan sangat penting.
"Dengan merangkul kaum perempuan, mereka bisa turut serta memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Di antaranya bagi yang belum memiliki hak pilih, dapat disampaikan kepada kami sehingga bisa dikawal, apalagi sekarang merupakan tahapan pemuktahiran data pemilih," ucapnya.
Selanjutnya, ujar dia, apabila ditemukan dugaan pelanggaran bisa dikoordinasikan dengan jajaran Bawaslu sehingga bisa ditindaklanjuti.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Denpasar ini mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap tahapan pilkada. Terlebih kaum perempuan yang dinilai lebih teliti dan detail.
Melalui perwakilan organisasi perempuan yang hadir pada acara tersebut, kata dia, diharapkan dapat turut melakukan pengawasan partisipatif. Selain itu, juga bisa ikut menjadi pengawas TPS pada pilkada yang dilaksanakan 27 November mendatang, yang membutuhkan 1.001 pengawas TPS di Kota Denpasar.
"Berbagai upaya cegah dini juga sudah kami lakukan, tidak hanya secara lisan, namun juga tulisan. Termasuk cegah dini ini kami kirimkan ke kecamatan, kepada PKK serta berbagai instansi di Kota Denpasar," katanya pada acara yang dihadiri perwakilan organisasi dan komunitas perempuan tersebut.
Akademisi I G Diah Yuniti sebagai narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, kualitas demokrasi di Indonesia harus terus ditingkatkan.
Kaum perempuan diharapkan bisa menyikapi dengan cerdas setiap informasi yang diterima, jangan langsung menyebarkan sebelum disaring.
"Agar pilkada yang jujur dan adil bisa terwujud, tugas kita sebagai masyarakat ,apalagi sebagai perempuan, lebih teliti dan cerdas dalam mengawasi jalannya demokrasi. Mari kita tetap optimistis, penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar dan sukses," ucap Yuniti.
Menurut dia, masyarakat harus terlibat dalam pengawasan partisipatif karena untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memastikan hak politik seluruh warga masyarakat terlindungi.
"Mendorong tingginya partisipasi semua elemen masyarakat. Untuk memastikan pemilu bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan serta mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat," kata Diah Yuniti.
Sementara itu, Wiratmadja narasumber lainnya mengatakan pengawasan masyarakat itu penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan hak politik seluruh warga terlindungi.
"Selain itu, juga untuk memastikan pilkada berjalan bersih, transparan, dan berintegrasi dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya," ujar dia.
Baca juga: Bawaslu Jembrana: Tidak ada pelanggaran pendaftaran calon Bupati
Baca juga: Sekda Bali tegaskan paslon dilarang kerahkan desa adat dan ASN
Baca juga: Bawaslu Bali ingatkan kades tetap netral di tahap pendaftaran calon
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Bawaslu Kota Denpasar selama ini sudah melakukan berbagai upaya pencegahan berkoordinasi dengan stakeholder atau pihak-pihak terkait," kata Anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani dalam Rapat Pengawasan Pemilihan Serentak, di Denpasar, Sabtu.
Dewa Ayu Manik dalam Rapat Pengawasan Pemilihan Serentak bertajuk "Pengawasan Partisipatif Pemilih Perempuan" itu mengatakan peran kaum perempuan sangat penting.
"Dengan merangkul kaum perempuan, mereka bisa turut serta memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Di antaranya bagi yang belum memiliki hak pilih, dapat disampaikan kepada kami sehingga bisa dikawal, apalagi sekarang merupakan tahapan pemuktahiran data pemilih," ucapnya.
Selanjutnya, ujar dia, apabila ditemukan dugaan pelanggaran bisa dikoordinasikan dengan jajaran Bawaslu sehingga bisa ditindaklanjuti.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Denpasar ini mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap tahapan pilkada. Terlebih kaum perempuan yang dinilai lebih teliti dan detail.
Melalui perwakilan organisasi perempuan yang hadir pada acara tersebut, kata dia, diharapkan dapat turut melakukan pengawasan partisipatif. Selain itu, juga bisa ikut menjadi pengawas TPS pada pilkada yang dilaksanakan 27 November mendatang, yang membutuhkan 1.001 pengawas TPS di Kota Denpasar.
"Berbagai upaya cegah dini juga sudah kami lakukan, tidak hanya secara lisan, namun juga tulisan. Termasuk cegah dini ini kami kirimkan ke kecamatan, kepada PKK serta berbagai instansi di Kota Denpasar," katanya pada acara yang dihadiri perwakilan organisasi dan komunitas perempuan tersebut.
Akademisi I G Diah Yuniti sebagai narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, kualitas demokrasi di Indonesia harus terus ditingkatkan.
Kaum perempuan diharapkan bisa menyikapi dengan cerdas setiap informasi yang diterima, jangan langsung menyebarkan sebelum disaring.
"Agar pilkada yang jujur dan adil bisa terwujud, tugas kita sebagai masyarakat ,apalagi sebagai perempuan, lebih teliti dan cerdas dalam mengawasi jalannya demokrasi. Mari kita tetap optimistis, penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar dan sukses," ucap Yuniti.
Menurut dia, masyarakat harus terlibat dalam pengawasan partisipatif karena untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memastikan hak politik seluruh warga masyarakat terlindungi.
"Mendorong tingginya partisipasi semua elemen masyarakat. Untuk memastikan pemilu bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan serta mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat," kata Diah Yuniti.
Sementara itu, Wiratmadja narasumber lainnya mengatakan pengawasan masyarakat itu penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dan memastikan hak politik seluruh warga terlindungi.
"Selain itu, juga untuk memastikan pilkada berjalan bersih, transparan, dan berintegrasi dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya," ujar dia.
Baca juga: Bawaslu Jembrana: Tidak ada pelanggaran pendaftaran calon Bupati
Baca juga: Sekda Bali tegaskan paslon dilarang kerahkan desa adat dan ASN
Baca juga: Bawaslu Bali ingatkan kades tetap netral di tahap pendaftaran calon
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024