Bogor (Antara Bali) - Rencana pembelian dan pembongkaran sejumlah vila di kawasan Puncak Kabupaten Bogor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mengembalikan fungsi lahan dan mengatasi banjir mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan warga dan juga LSM setempat.
"Rencananya boleh saja, namun faktor lain banjir di Jakarta bukan hanya masalah Puncak, tapi adanya penyempitan daerah bantaran sungai di kawasan hilir," kata Ketua Pemerhati dan Pembangunan Lingkungan Hidup Bogor (PPLHB) Muhammad Nurman, di Bogor, Jumat.
Menurut Nurman, menanggulangi banjir di Jakarta, Pemerintah DKI harus membersihkan bataran sungai dari pemukiman liar dengan memfungsikan secara optimal kanal-kanal yang sudah ada.
"Langkah awal, seharusnya, Pemrov DKI membersihkan dulu permukiman liar di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan mengoptimalkan fungsi kanal yang sudah ada," ujarnya.
Setelah upaya tersebut, lanjut Nurman, baru dilakukan pembenahan kawasan Puncak dengan menertibkan vila-vila yang ada. "Pemrov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi villa-villa di Puncak," ujarnya.
Di lain pihak, rencana pembelian dan pembongkaran sejumlah bangunan vila oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat khawatir sejumlah warga yang hidupnya mengandalkan dari bekerja di sarana akomodasi tersebut. (*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Rencananya boleh saja, namun faktor lain banjir di Jakarta bukan hanya masalah Puncak, tapi adanya penyempitan daerah bantaran sungai di kawasan hilir," kata Ketua Pemerhati dan Pembangunan Lingkungan Hidup Bogor (PPLHB) Muhammad Nurman, di Bogor, Jumat.
Menurut Nurman, menanggulangi banjir di Jakarta, Pemerintah DKI harus membersihkan bataran sungai dari pemukiman liar dengan memfungsikan secara optimal kanal-kanal yang sudah ada.
"Langkah awal, seharusnya, Pemrov DKI membersihkan dulu permukiman liar di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan mengoptimalkan fungsi kanal yang sudah ada," ujarnya.
Setelah upaya tersebut, lanjut Nurman, baru dilakukan pembenahan kawasan Puncak dengan menertibkan vila-vila yang ada. "Pemrov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi villa-villa di Puncak," ujarnya.
Di lain pihak, rencana pembelian dan pembongkaran sejumlah bangunan vila oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membuat khawatir sejumlah warga yang hidupnya mengandalkan dari bekerja di sarana akomodasi tersebut. (*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013