Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama pemangku kepentingan pariwisata di provinsi itu mengidentifikasi ada tiga kelompok besar tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Pulau Dewata.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari di Denpasar, Minggu, mengatakan tiga tantangan tersebut yakni aspek kualitas mencakup keamanan destinasi dan atraksi wisata; regulasi termasuk aspek sinkronisasi peraturan dan legalitas usaha dan tata kelola serta; sinergi dan kolaborasi.
Terkait aspek kualitas, ia mengemukakan meliputi masalah jaminan keamanan bagi wisatawan dan kenyamanan bagi masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung Daerah Tujuan Wisata (DTW), keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.
"Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak dengan tuntas ditangani saat ini, maka ke depan akan semakin membesar dan kompleks sehingga menjauhkan Bali sebagai destinasi wisata global yang berkualitas," ujarnya.
Baca juga: Bank Indonesia catat Indeks Harga Properti Residensial di Bali tumbuh 1,48 persen
Dari sisi regulasi, tantangan yang teridentifikasi terkait optimalisasi pelaksanaan pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatan dana PWA untuk menciptakan pariwisata berkualitas.
Selain itu, pengurusan legalitas usaha maupun perizinan bagi pelaku usaha perlu diperjelas mekanismenya dan solusi jika di dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai contoh terkait dengan perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).
Diah Utari menambahkan, sebelumnya saat menggelar FGD yang bertemakan Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali itu juga mengemuka mengenai sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar pemerintah daerah memiliki peran lebih signifikan dalam regulasi perizinan di wilayahnya.
FGD dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali serta asosiasi terkait yaitu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA) dan Perumda Kerthi Bali Santhi.
Baca juga: BI Bali: Perumda Pangan berperan strategis kendalikan inflasi
Diah Utari mengatakan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali memandang pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait menimbang cukup kompleksnya tantangan yang ada.
Oleh karena itu, lanjut dia, dalam FGD bersama para pemangku kepentingan pariwisata disepakati adanya pembahasan secara reguler oleh Bank Indonesia dan seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kabupaten di Bali serta asosiasi terkait agar dapat menghasilkan usulan dan penanganan permasalahan utama yang solutif, konklusif, dan efektif.
Ada empat prioritas permasalahan utama pariwisata yang diidentifikasi memerlukan penanganan bersama meliputi sinergi perizinan investasi pusat dan daerah serta legalitas izin pelaku usaha; jaminan keamanan dan kelayakan DTW; optimalisasi pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatannya, serta infrastruktur akses dan kelestarian lingkungan.
"Berbagai usulan solusi terhadap berbagai permasalahan pariwisata ini akan diajukan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah guna mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan," ujar Diah Utari.
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,98 persen (yoy) lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 5,11 persen (yoy) dan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 5,86 persen(yoy).
Penyumbang utama pertumbuhan masih didominasi sektor terkait pariwisata yaitu sektor akomodasi, makan dan minum (akmamin) yang masih tumbuh dua digit sebesar 13,03 persen (yoy) diikuti sektor transportasi yang tumbuh sebesar 7,28 persen (yoy).
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari di Denpasar, Minggu, mengatakan tiga tantangan tersebut yakni aspek kualitas mencakup keamanan destinasi dan atraksi wisata; regulasi termasuk aspek sinkronisasi peraturan dan legalitas usaha dan tata kelola serta; sinergi dan kolaborasi.
Terkait aspek kualitas, ia mengemukakan meliputi masalah jaminan keamanan bagi wisatawan dan kenyamanan bagi masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung Daerah Tujuan Wisata (DTW), keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.
"Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak dengan tuntas ditangani saat ini, maka ke depan akan semakin membesar dan kompleks sehingga menjauhkan Bali sebagai destinasi wisata global yang berkualitas," ujarnya.
Baca juga: Bank Indonesia catat Indeks Harga Properti Residensial di Bali tumbuh 1,48 persen
Dari sisi regulasi, tantangan yang teridentifikasi terkait optimalisasi pelaksanaan pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatan dana PWA untuk menciptakan pariwisata berkualitas.
Selain itu, pengurusan legalitas usaha maupun perizinan bagi pelaku usaha perlu diperjelas mekanismenya dan solusi jika di dalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai contoh terkait dengan perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT).
Diah Utari menambahkan, sebelumnya saat menggelar FGD yang bertemakan Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali itu juga mengemuka mengenai sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar pemerintah daerah memiliki peran lebih signifikan dalam regulasi perizinan di wilayahnya.
FGD dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali serta asosiasi terkait yaitu Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA) dan Perumda Kerthi Bali Santhi.
Baca juga: BI Bali: Perumda Pangan berperan strategis kendalikan inflasi
Diah Utari mengatakan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali memandang pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait menimbang cukup kompleksnya tantangan yang ada.
Oleh karena itu, lanjut dia, dalam FGD bersama para pemangku kepentingan pariwisata disepakati adanya pembahasan secara reguler oleh Bank Indonesia dan seluruh Dinas Pariwisata provinsi dan kota/kabupaten di Bali serta asosiasi terkait agar dapat menghasilkan usulan dan penanganan permasalahan utama yang solutif, konklusif, dan efektif.
Ada empat prioritas permasalahan utama pariwisata yang diidentifikasi memerlukan penanganan bersama meliputi sinergi perizinan investasi pusat dan daerah serta legalitas izin pelaku usaha; jaminan keamanan dan kelayakan DTW; optimalisasi pungutan wisatawan asing (PWA) dan pemanfaatannya, serta infrastruktur akses dan kelestarian lingkungan.
"Berbagai usulan solusi terhadap berbagai permasalahan pariwisata ini akan diajukan sebagai bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah guna mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan," ujar Diah Utari.
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,98 persen (yoy) lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 5,11 persen (yoy) dan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 5,86 persen(yoy).
Penyumbang utama pertumbuhan masih didominasi sektor terkait pariwisata yaitu sektor akomodasi, makan dan minum (akmamin) yang masih tumbuh dua digit sebesar 13,03 persen (yoy) diikuti sektor transportasi yang tumbuh sebesar 7,28 persen (yoy).
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024