Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali meminta kepala sekolah di provinsi itu bila ada siswanya yang putus sekolah melaporkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.
"Saya harapkan sekolah-sekolah di Bali untuk melaporkan jika ada siswa yang putus sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten dan kota, sehingga segera dicarikan jalan keluarnya," kata anggota Komisi IV DPRD Bali Ketut Mandia di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan bila tidak bisa ditangani di kabupaten dan kota, maka bisa diteruskan ke pemerintah provinsi untuk dapat di bantu melalui bantuan keuangan khusus (BKK).
"Langkah ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui pendidikan. Dari data siswa putus sekolah saya dapatkan mencapai 1.407 orang," kata politisi PDIP asal Kabupaten Klungkung itu.
Mandia lebih lanjut mengatakan jika Pemprov Bali ingin membantu siswa putus sekolah yang ada di kabupaten dan kota ada baiknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten setempat.
Menurut dia, ini dilakukan agar tidak ada ketersinggungan program dengan kabupaten yang merasa tidak memiliki kekurangan anggaran pendidikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Saya harapkan sekolah-sekolah di Bali untuk melaporkan jika ada siswa yang putus sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten dan kota, sehingga segera dicarikan jalan keluarnya," kata anggota Komisi IV DPRD Bali Ketut Mandia di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan bila tidak bisa ditangani di kabupaten dan kota, maka bisa diteruskan ke pemerintah provinsi untuk dapat di bantu melalui bantuan keuangan khusus (BKK).
"Langkah ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui pendidikan. Dari data siswa putus sekolah saya dapatkan mencapai 1.407 orang," kata politisi PDIP asal Kabupaten Klungkung itu.
Mandia lebih lanjut mengatakan jika Pemprov Bali ingin membantu siswa putus sekolah yang ada di kabupaten dan kota ada baiknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten setempat.
Menurut dia, ini dilakukan agar tidak ada ketersinggungan program dengan kabupaten yang merasa tidak memiliki kekurangan anggaran pendidikan.
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013