Singaraja (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Buleleng tak bersedia mendanai pembangunan SMK Negeri Kelautan karena belum mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Bali selaku pemilik lahan.
"Kami sudah menyampaikan surat kepada Pemprov Bali untuk menggunakan lahan itu, tapi sampai sekarang belum mendapat jawaban," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, di Singaraja, Minggu.
Menurut rencana sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, sebagaimana usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
"Karena terganjal izin lahan, kami belum bisa menganggarkan dana untuk pembangunan gedung sekolah itu," kata Gede Suyasa beralasan.
Saat ini Pemkab Buleleng sedang membangun SMK di Kecamatan Busungbiu dengan dengan konsentrasi pada bidang pertanian.
Lokasi sekolah itu berasa di Desa Tista dan Desa Sepang yang terkenal dengan hasil pertanian dan peternakan, terutama ternak kambing.
"Untuk SMK di Busungbiu itu, kami memanfaatkan gedung SD yang murid-muridnya sudah di-`regrouping` sehingga memudahkan proses penganggaran dana pembangunannya," katanya. (MDE/M038/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami sudah menyampaikan surat kepada Pemprov Bali untuk menggunakan lahan itu, tapi sampai sekarang belum mendapat jawaban," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, di Singaraja, Minggu.
Menurut rencana sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, sebagaimana usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.
"Karena terganjal izin lahan, kami belum bisa menganggarkan dana untuk pembangunan gedung sekolah itu," kata Gede Suyasa beralasan.
Saat ini Pemkab Buleleng sedang membangun SMK di Kecamatan Busungbiu dengan dengan konsentrasi pada bidang pertanian.
Lokasi sekolah itu berasa di Desa Tista dan Desa Sepang yang terkenal dengan hasil pertanian dan peternakan, terutama ternak kambing.
"Untuk SMK di Busungbiu itu, kami memanfaatkan gedung SD yang murid-muridnya sudah di-`regrouping` sehingga memudahkan proses penganggaran dana pembangunannya," katanya. (MDE/M038/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013