Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sebanyak sembilan juta talenta digital agar dapat mengoptimalkan ekonomi digital nasional.
"Dan untuk yang digital talent kita membutuhkan sekitar 9 juta orang di Tahun 2030 untuk bisa mendongkrak ekonomi digital tadi. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (produk domestik bruto) bisa lebih tinggi kalau digital talent bisa kita siapkan dengan baik," ucap Nezar dalam rilis pers, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam Digital Economic Dialogue di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Saat ini, ekonomi digital belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar digital divide berkurang dengan menargetkan kurang lebih 50 juta orang untuk mengikuti program literasi digital.
Nezar menjelaskan bahwa secara global, kontribusi ekonomi digital didominasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China yang sudah mencapai di atas 50 persen terhadap PDB. Di ASEAN, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam, Singapura dan Thailand.
"Kontribusi ekonomi digital kita untuk PDB masih kecil, belum begitu besar, masih di bawah 10 persen dibandingkan dengan negara-negara seperti AS, China yang sudah di atas 50 persen," tuturnya.
Meski demikian, Wamenkominfo meyakini Indonesia memiliki potensi besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN.
Menurut dia, pada Tahun 2030, kontribusi ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai kurang lebih 1 triliun dolar AS (Rp15,8 kuadriliun).
Adapun Indonesia sendiri berkontribusi hampir 40 persen atau sekitar 366 miliar dolar AS (Rp5,8 kuadriliun). "Jadi kita bisa bayangkan bahwa kita adalah kekuatan yang besar di ASEAN," ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya keras mempercepat transformasi digital melalui penyediaan konektivitas yang memadai terutama untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, Pemerintah juga tengah membangun pusat data yang akan dibutuhkan untuk memperkuat distribusi aliran dan pengolahan data.
"Setelah itu, tentu saja sumber daya manusia yang cakap. Karena kalau manusianya siap, saya kira interaksi yang dibantu oleh proses digitalisasi menjadi lebih mudah terutama untuk berbagai macam sektor terutama di sini sektor bisnis yang bisa menciptakan nilai-nilai ekonomi," ucap Nezar.
Guna menumbuhkan sumber daya manusia bidang digital yang memadai, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leader Academy (DLA).
Nezar mengatakan Gerakan literasi digital merupakan bentuk penguatan human capital yang sadar, cakap dan kompeten dalam melakukan aktivitas yang dibantu oleh proses teknologi digital.
"Lewat Program Digital Talent Scholarship yakni beasiswa yang diberikan kepada mereka yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang digital, dan puncaknya ada Digital Leadership Academy," pungkas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Dan untuk yang digital talent kita membutuhkan sekitar 9 juta orang di Tahun 2030 untuk bisa mendongkrak ekonomi digital tadi. Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (produk domestik bruto) bisa lebih tinggi kalau digital talent bisa kita siapkan dengan baik," ucap Nezar dalam rilis pers, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam Digital Economic Dialogue di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Saat ini, ekonomi digital belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar digital divide berkurang dengan menargetkan kurang lebih 50 juta orang untuk mengikuti program literasi digital.
Nezar menjelaskan bahwa secara global, kontribusi ekonomi digital didominasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China yang sudah mencapai di atas 50 persen terhadap PDB. Di ASEAN, posisi Indonesia masih berada di bawah Vietnam, Singapura dan Thailand.
"Kontribusi ekonomi digital kita untuk PDB masih kecil, belum begitu besar, masih di bawah 10 persen dibandingkan dengan negara-negara seperti AS, China yang sudah di atas 50 persen," tuturnya.
Meski demikian, Wamenkominfo meyakini Indonesia memiliki potensi besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN.
Menurut dia, pada Tahun 2030, kontribusi ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai kurang lebih 1 triliun dolar AS (Rp15,8 kuadriliun).
Adapun Indonesia sendiri berkontribusi hampir 40 persen atau sekitar 366 miliar dolar AS (Rp5,8 kuadriliun). "Jadi kita bisa bayangkan bahwa kita adalah kekuatan yang besar di ASEAN," ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya keras mempercepat transformasi digital melalui penyediaan konektivitas yang memadai terutama untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, Pemerintah juga tengah membangun pusat data yang akan dibutuhkan untuk memperkuat distribusi aliran dan pengolahan data.
"Setelah itu, tentu saja sumber daya manusia yang cakap. Karena kalau manusianya siap, saya kira interaksi yang dibantu oleh proses digitalisasi menjadi lebih mudah terutama untuk berbagai macam sektor terutama di sini sektor bisnis yang bisa menciptakan nilai-nilai ekonomi," ucap Nezar.
Guna menumbuhkan sumber daya manusia bidang digital yang memadai, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS) dan Digital Leader Academy (DLA).
Nezar mengatakan Gerakan literasi digital merupakan bentuk penguatan human capital yang sadar, cakap dan kompeten dalam melakukan aktivitas yang dibantu oleh proses teknologi digital.
"Lewat Program Digital Talent Scholarship yakni beasiswa yang diberikan kepada mereka yang ingin meningkatkan kompetensi di bidang digital, dan puncaknya ada Digital Leadership Academy," pungkas dia.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024