Pangdam Udayana minta masyarakat hindari perselisihan hingga bentrok fisik dalam pemilu

Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi meminta masyarakat untuk menghindari perselisihan hingga sampai terjadi bentrokan fisik selama tahapan Pemilu Umum 2024 agar tetap menjaga citra pariwisata Bali.

Saat ditemui di Kodim 1611/Badung, Bali, Senin, Harfendi berharap tahapan pencoblosan pada pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024 berjalan dengan damai, tertib dan lancar untuk menjaga iklim pariwisata Bali yang mulai pulih setelah dilanda pandemi COVID-19.

Harfendi meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh Undang-Undang untuk memilih calon pemimpin tanpa harus terlibat dalam pertikaian fisik dan memaksakan kehendak orang lain untuk menentukan pilihan.

Berdasarkan hasil rapat dengan Pemerintah Provinsi Bali, KPU Bali, Bawaslu dan Polda Bali, kata Pangdam, target keikutsertaan pemilih dalam pemilu 2024 di Bali mencapai 83 persen dan tidak ada tindak pidana Pemilu yang berlanjut ke Mahkamah konstitusi.

Pangdam memastikan penyelenggara, pengawasan pemilu serta pengamanan pemilu 2024 di Bali sudah sangat siap. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangat diperlukan agar Pemilu terselenggara dengan baik.

"KPU sudah siap untuk menyelenggarakan pemilu dengan target 83 persen keikutsertaan pemilih, dan target 0 persen yang akan ada tuntutan yang berlanjut ke MK. Jadi itu tekad dari penyelenggara pemilu dan bawaslu juga sudah siap dan di sana juga ada pengamanan baik dari Polda sebagai leading sektor, Kodam untuk membantu," kata Harfendi.

Pangdam menjamin para personel TNI di Kodam Udayana akan tetap menjaga netralitas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kodam Udayana dan jajaran secara umum kami netral, sudah digaungkan lama dan akan tetap netral sesuai dengan pimpinan kita. Kita tegak lurus dengan pimpinan Panglima TNI, KASAD. Kita netral tidak mendukung pihak mana pun termasuk yang menjadi caleg keluarga kita sendiri," kata Pangdam Harfendi.

Menurutnya, sampai kini pun, tak ada laporan masyarakat ataupun pengawas Pemilu di Bali yang menyatakan adanya pelanggaran terkait netralitas TNI itu sendiri. Namun, Pangdam meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan ada anggota yang terlibat dalam inkonsistensi prinsip netralitas tersebut kepada posko pengaduan TNI yang tersebar di berbagai satuan kerja Kodam Udayana.