Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 11 partai politik bersama dengan Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) berencana mengusung calon gubernur dan wakil gubernur alternatif menjelang pilkada pada 15 Mei mendatang.
"Kami optimis nantinya dapat terkumpul dukungan 15 persen dari partai di parlemen maupun nonparlemen sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan cagub dan cawagub Bali melalui partai politik," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Bali Wayan Sumardika di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, dari 11 parpol yang akan mengusung calon pemimpin alternatif itu diantaranya dari partai yang dipimpinnya sendiri dan Partai Indonesia Sejahtera.
"Hingga saat ini jika dihitung berdasarkan perolehan suara 11 partai pada Pemilu 2009 sudah mencapai 10,40 persen. Untuk sembilan partai lainnya belum dapat kami sampaikan dulu karena kami khawatir didekati oleh partai-partai besar yang sudah mempunyai calon," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Bali Wayan Sukla mengatakan perjuangan yang dilakukannya bersama 10 parpol lainnya yang walaupun perolehan suaran pada Pemilu 2009 tidak besar adalah sebagai bentuk pemberdayaan fungsi kontrol sosial.
"Jika punya cukup waktu, kenapa tidak kita memunculkan calon-calon di luar dua figur yang telah diusung oleh parpol besar di Bali? Kami juga punya kekuatan dalam perjuangan ke depan. Yang jelas kami akan berusaha," ucapnya.
Sedangkan Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) Putu Wirata Dwikora mengungkapkan sesungguhnya jika digabungkan perolehan suara dari total parpol yang non parlemen dan parlemen, di luar yang telah berkoalisi dengan dua pasangan bakal cagub/cawagub yang sudah ada (Pastika-Sudikerta, Puspayoga-Putu Agus Suradnyana) mencapai lebih dari 27 persen.
"Jika kemungkinan terburuk tidak terkumpul sampai 15 persen, setidaknya parpol-parpol bisa menyadari bahwa kami ada. Sekalipun akhirnya tidak dapat mengusung calon, ke depan kami tetap membuat Majelis Rakyat Bali bersama partai-partai koalisi ini. Majelis itu yang akan turut mengkritisi kebijakan pemimpin Bali ke depan," katanya yang juga Ketua Bali Corruption Watch itu. (LHS/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami optimis nantinya dapat terkumpul dukungan 15 persen dari partai di parlemen maupun nonparlemen sebagai syarat untuk dapat mengajukan pasangan cagub dan cawagub Bali melalui partai politik," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Bali Wayan Sumardika di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, dari 11 parpol yang akan mengusung calon pemimpin alternatif itu diantaranya dari partai yang dipimpinnya sendiri dan Partai Indonesia Sejahtera.
"Hingga saat ini jika dihitung berdasarkan perolehan suara 11 partai pada Pemilu 2009 sudah mencapai 10,40 persen. Untuk sembilan partai lainnya belum dapat kami sampaikan dulu karena kami khawatir didekati oleh partai-partai besar yang sudah mempunyai calon," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Bali Wayan Sukla mengatakan perjuangan yang dilakukannya bersama 10 parpol lainnya yang walaupun perolehan suaran pada Pemilu 2009 tidak besar adalah sebagai bentuk pemberdayaan fungsi kontrol sosial.
"Jika punya cukup waktu, kenapa tidak kita memunculkan calon-calon di luar dua figur yang telah diusung oleh parpol besar di Bali? Kami juga punya kekuatan dalam perjuangan ke depan. Yang jelas kami akan berusaha," ucapnya.
Sedangkan Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) Putu Wirata Dwikora mengungkapkan sesungguhnya jika digabungkan perolehan suara dari total parpol yang non parlemen dan parlemen, di luar yang telah berkoalisi dengan dua pasangan bakal cagub/cawagub yang sudah ada (Pastika-Sudikerta, Puspayoga-Putu Agus Suradnyana) mencapai lebih dari 27 persen.
"Jika kemungkinan terburuk tidak terkumpul sampai 15 persen, setidaknya parpol-parpol bisa menyadari bahwa kami ada. Sekalipun akhirnya tidak dapat mengusung calon, ke depan kami tetap membuat Majelis Rakyat Bali bersama partai-partai koalisi ini. Majelis itu yang akan turut mengkritisi kebijakan pemimpin Bali ke depan," katanya yang juga Ketua Bali Corruption Watch itu. (LHS/IGT/T007)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013