Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra mengatakan penghargaan atas penilaian yang positif terhadap Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemprov Bali yang diberikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan hadiah penutup tahun 2023.
“Penghargaan ini sebagai kado penutup lembaran tahun 2023, untuk kita jadikan evaluasi dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan maupun program pembangunan di Bali, ke depan agar lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan demi masyarakat Bali yang lebih maju dan sejahtera secara bersama-sama,” kata Sang Made dalam keterangan diterima di Denpasar, Kamis.
Pemprov Bali pada tahun ini berhasil menyabet penghargaan Terbaik III Predikat Istimewa pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi.
Pj Gubernur yang hadir langsung menerima penghargaan dari Menkumham Yasonna Laoly mengaku bangga dan mengapresiasi capaian tersebut, di mana menurut dia ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemprov Bali.
Adapun penghargaan yang diberikan akhir tahun tersebut adalah puncak dari penilaian IRH yang merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan target kementerian agar setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran, tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas.
Menkumham Yasonna menyebut ada empat variabel utama yang menjadi prioritas penilaian IRH yaitu pertama memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi dan mendorong regulasi dan deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review.
Kemudian mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.
Yasonna juga meminta pertemuan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” ujarnya.
Selain itu pemerintah daerah diminta mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk tahun mendatang.
“Set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as ussual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran yang hadir untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
“Penghargaan ini sebagai kado penutup lembaran tahun 2023, untuk kita jadikan evaluasi dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan maupun program pembangunan di Bali, ke depan agar lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan demi masyarakat Bali yang lebih maju dan sejahtera secara bersama-sama,” kata Sang Made dalam keterangan diterima di Denpasar, Kamis.
Pemprov Bali pada tahun ini berhasil menyabet penghargaan Terbaik III Predikat Istimewa pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 Kategori Pemerintah Provinsi.
Pj Gubernur yang hadir langsung menerima penghargaan dari Menkumham Yasonna Laoly mengaku bangga dan mengapresiasi capaian tersebut, di mana menurut dia ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemprov Bali.
Adapun penghargaan yang diberikan akhir tahun tersebut adalah puncak dari penilaian IRH yang merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan target kementerian agar setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran, tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas.
Menkumham Yasonna menyebut ada empat variabel utama yang menjadi prioritas penilaian IRH yaitu pertama memperkuat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi dan mendorong regulasi dan deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review.
Kemudian mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah.
Yasonna juga meminta pertemuan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk belajar menghargai dan bersyukur.
“Refleksi kali ini menjadi momen yang tepat untuk kita menghargai pencapaian-pencapaian kita, belajar dari pengalaman yang kita hadapi, dan bersyukur atas semua yang telah kita capai,” ujarnya.
Selain itu pemerintah daerah diminta mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius untuk tahun mendatang.
“Set up target yang tinggi, target yang ambisius, bukan target yang business as ussual. Maka untuk itu saya mengajak seluruh jajaran yang hadir untuk memaksimalkan segala potensi dan kekuatan kita untuk mencapai target-target yang lebih baik lagi,” kata dia.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023