Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan tertinggi dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2023 sebagai pemprov terbaik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bidang pencegahan dengan capaian "Monitoring Center for Prevention (MCP)" tertinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, di mana nilai MCP Bali sebesar 96 poin periode 1 Januari-20 November 2023.
“MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Budi Waluya di Denpasar, Kamis.
Dalam penilaian tersebut, Pemprov Bali meraih posisi pertama dengan dilanjutkan Provinsi Jawa Barat dengan 95,94 poin, dan disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 95,75 poin.
Budi menyampaikan prestasi terbaik ini mengulang prestasi serupa yang diterima Bali pada Hakordia 2022, di mana mereka juga memberikan penghargaan tertinggi sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah/lembaga yang sukses meraih capaian indeks MCP tertinggi, yaitu Bali.
Pada kesempatan ini, di Rumah Jabatan Jayasabha KPK tidak hanya menyerahkan penghargaan kepada Pemprov Bali, namun juga hadir Bupati Badung Giri Prasta dan Wali Kota Denpasar Jaya Negara yang juga menerima penghargaan Kabupaten dan Kota Terbaik dalam MCP periode yang sama.
Atas raihan ini, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih dan apresiasinya, tak ingin berhenti di sini ia berharap KPK terus memberi pendampingan kepada Bali.
“Guna mempertahankan prestasi, KPK terus memberikan pendampingan bagi Bali, sehingga Bali tetap berada "on the track" dalam mempertahankan MCP, serta terus berupaya untuk tetap berkomitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi di Provinsi Bali,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, di mana nilai MCP Bali sebesar 96 poin periode 1 Januari-20 November 2023.
“MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Budi Waluya di Denpasar, Kamis.
Dalam penilaian tersebut, Pemprov Bali meraih posisi pertama dengan dilanjutkan Provinsi Jawa Barat dengan 95,94 poin, dan disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 95,75 poin.
Budi menyampaikan prestasi terbaik ini mengulang prestasi serupa yang diterima Bali pada Hakordia 2022, di mana mereka juga memberikan penghargaan tertinggi sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah/lembaga yang sukses meraih capaian indeks MCP tertinggi, yaitu Bali.
Pada kesempatan ini, di Rumah Jabatan Jayasabha KPK tidak hanya menyerahkan penghargaan kepada Pemprov Bali, namun juga hadir Bupati Badung Giri Prasta dan Wali Kota Denpasar Jaya Negara yang juga menerima penghargaan Kabupaten dan Kota Terbaik dalam MCP periode yang sama.
Atas raihan ini, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan terima kasih dan apresiasinya, tak ingin berhenti di sini ia berharap KPK terus memberi pendampingan kepada Bali.
“Guna mempertahankan prestasi, KPK terus memberikan pendampingan bagi Bali, sehingga Bali tetap berada "on the track" dalam mempertahankan MCP, serta terus berupaya untuk tetap berkomitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi di Provinsi Bali,” ujarnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023