Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif kepada pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai memiliki dedikasi, pengabdian dan prestasi kerja dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Besarnya insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika ketika melantik 50 pejabat eselon III dan enam pejabat eselon II di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernuran Niti Mandala Renon Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, pemberian insentif itu dinilai mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja pejabat dan staf terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Oleh sebab itu, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk memanfaatkan alokasi dana secara efektif dan efisien, namun mampu mencapai sasaran pelayanan publik dengan baik.
Upaya tersebut diharapkan tercermin dalam eksistensi, fungsi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Gubernur Pastika menambahkan, budaya birokrasi yang baru dalam mewujudkan pelayanan publik sesuai dambaan masyarakat diharapkan bisa diwujudkan melalui pemberian insentif kepada pejabat birokrasi yang berprestasi.
"Pemberian insentif diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh pejabat struktural dan PNS di lingkungan Pemprov Bali," ujar Gubernur Pastika.
Reformasi birokrasi pada satu sisi menuntut peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan dan tantangan pembangunan serta pada sisi lain menekankan terwujudnya kesejahteraan aparatur.
"Saya telah berkomitmen dengan tuntutan peningkatan profesionalitas dan kinerja PNS di lingkungan Pemprov Bali dan meningkatkan kesejahteraan PNS," tutur Gubernur Pastika.
Hal itu sebagai penjabaran salah satu dari tujuh program unggulan Bali Mandara yakni meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Bali.
Pejabat eselon II yang dimutasi antara lain I Ketut Canang menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Bali, I Nengah Suarca sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.
Kemudian I Dewa Putu Punia Asa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta I Wayan Tegeg menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Besarnya insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika ketika melantik 50 pejabat eselon III dan enam pejabat eselon II di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernuran Niti Mandala Renon Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, pemberian insentif itu dinilai mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kinerja pejabat dan staf terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
Oleh sebab itu, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diminta untuk memanfaatkan alokasi dana secara efektif dan efisien, namun mampu mencapai sasaran pelayanan publik dengan baik.
Upaya tersebut diharapkan tercermin dalam eksistensi, fungsi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Gubernur Pastika menambahkan, budaya birokrasi yang baru dalam mewujudkan pelayanan publik sesuai dambaan masyarakat diharapkan bisa diwujudkan melalui pemberian insentif kepada pejabat birokrasi yang berprestasi.
"Pemberian insentif diharapkan mampu menjadi motivasi bagi seluruh pejabat struktural dan PNS di lingkungan Pemprov Bali," ujar Gubernur Pastika.
Reformasi birokrasi pada satu sisi menuntut peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan dan tantangan pembangunan serta pada sisi lain menekankan terwujudnya kesejahteraan aparatur.
"Saya telah berkomitmen dengan tuntutan peningkatan profesionalitas dan kinerja PNS di lingkungan Pemprov Bali dan meningkatkan kesejahteraan PNS," tutur Gubernur Pastika.
Hal itu sebagai penjabaran salah satu dari tujuh program unggulan Bali Mandara yakni meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Bali.
Pejabat eselon II yang dimutasi antara lain I Ketut Canang menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Bali, I Nengah Suarca sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.
Kemudian I Dewa Putu Punia Asa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta I Wayan Tegeg menjadi Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. (*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010