Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggandeng swasta untuk mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) terkait digitalisasi di pemerintahan.
“Kami sedang mendorong digitalisasi di pemerintahan dan Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) menjadi salah satu lembaga yang baik untuk memberikan pelatihan,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas di sela Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Berbasis Elektronik di Denpasar, Bali, Jumat.
Kemenpan RB menggandeng Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) yang dinakhodai Tantowi Yahya untuk memberikan peningkatan kapasitas ASN.
Ada pun fokus kerja sama itu, kata dia, di antaranya mendorong tata kelola yang baik agar pelayanan yang menjadi mesin dari birokrasi lebih optimal guna mendukung peningkatan investasi, menekan kemiskinan, dan tata kelola yang baik.
Ia mengungkapkan salah satu yang membuat pemerintah menggandeng swasta yang tempat pelatihan berlokasi di Desa Serangan, Denpasar, itu karena memiliki mentor dari kampus ternama luar negeri.
Baca juga: Menkominfo beri tiga langkah praktis bagi ASN hindari hoaks Pemilu 2024
Upaya itu, ujar dia, dilakukan sejalan dengan Undang-Undang ASN yang baru disahkan sehingga bekal selama pelatihan bisa mendukung mobilitas kualitas ASN untuk berkonsentrasi di kota hingga pelosok.
Adapun agenda transformasi dalam UU ASN itu, lanjut dia, menyangkut transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, mobilitas talenta nasional, dan percepatan pengembangan kompetensi.
Selain itu, beber dia, penguatan budaya kerja, citra institusi, digitalisasi manajemen ASN, reformasi pengelolaan kinerja, dan kesejahteraan ASN.
Sementara itu, Pimpinan UID Tantowi Yahya mengungkapkan kerja sama itu diharapkan menjadi motor mempercepat pencapaian pembangunan dan pelayanan publik yang diadakan Kemenpan RB..
“Kami percaya dengan pengalaman panjang, modul pendidikan kami berbasis pengembangan kapasitas, serta pembangunan berkelanjutan bisa mempercepat pembangunan dan layanan publik,” katanya.
Upaya mendorong kualitas ASN dalam pengembangan birokrasi dan digitalisasi dilakukan dengan sejumlah instansi, di antaranya Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), katanya.
Baca juga: Sekda Bali: Pegawai Non ASN pun harus netral dalam pemilu
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023