Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali kecil kemungkinan untuk membeli kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana di Bukit Ungasan, Badung, karena nilai asetnya sudah mencapai di atas Rp1 triliun.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Kamis, mengatakan berat jika pemerintah provinsi tetap memaksakan untuk membeli GWK karena sekarang harganya sudah sangat mahal.
Pernyataan itu disampaikan Pastika menyusul desakan dari kalangan DPRD Bali yang meminta pemprov setempat untuk membeli GWK, terlebih di sana juga ada aset pemprov lebih dari sembilan hektare.
Pastika sebenarnya pada 2009 sempat mengeluarkan gagasan untuk membeli GWK, hanya saja saat itu mendapat penolakan dari kalangan DPRD Bali.
"Sudah mahal sekarang, bisnis itu momentum. Kalau waktunya sudah sempat, namun orang lain yang pegang, baru dijual ke kita `kan jadi mahal. Terus terang berat juga," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali ini menyampaikan jika saja saat itu usulnya disetujui, biaya pembelian GWK dalam kisaran Rp200-500 miliar. Istilahnya, ucap dia, di saat pengelola GWK memerlukan uang, pemprov dapat membeli dengan harga yang murah.
"Dalam hukum ekonomi berlaku prinsip menurunnya utilitas suatu komoditas. Misalnya pada saat orang lapar, dijual berapapun roti pasti akan dibeli, tetapi di saat pembeli kenyang, jangan coba-coba pasang harga tinggi," ucapnya.
Terhadap tanah aset Pemprov Bali yang terdapat di GWK, kata Pastika, nantinya akan dimanfaatkan sesuai dengan hasil negosiasi.
Sebelumnya Kepala Biro Aset Pemprov Bali I Gusti Agung Sudarsana mengatakan hingga sekarang aset Pemprov Bali di kawasan GWK belum bisa dimanfaatkan.
Aset Pemprov Bali pernah direncanakan disewakan kepada pihak investor GWK. Namun karena menunggu rampungnya pembangunan patung dan bangunan lainnya di sana, investor juga batal menyewa aset lahan tersebut. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Gubernur Bali Made Mangku Pastika, di Denpasar, Kamis, mengatakan berat jika pemerintah provinsi tetap memaksakan untuk membeli GWK karena sekarang harganya sudah sangat mahal.
Pernyataan itu disampaikan Pastika menyusul desakan dari kalangan DPRD Bali yang meminta pemprov setempat untuk membeli GWK, terlebih di sana juga ada aset pemprov lebih dari sembilan hektare.
Pastika sebenarnya pada 2009 sempat mengeluarkan gagasan untuk membeli GWK, hanya saja saat itu mendapat penolakan dari kalangan DPRD Bali.
"Sudah mahal sekarang, bisnis itu momentum. Kalau waktunya sudah sempat, namun orang lain yang pegang, baru dijual ke kita `kan jadi mahal. Terus terang berat juga," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali ini menyampaikan jika saja saat itu usulnya disetujui, biaya pembelian GWK dalam kisaran Rp200-500 miliar. Istilahnya, ucap dia, di saat pengelola GWK memerlukan uang, pemprov dapat membeli dengan harga yang murah.
"Dalam hukum ekonomi berlaku prinsip menurunnya utilitas suatu komoditas. Misalnya pada saat orang lapar, dijual berapapun roti pasti akan dibeli, tetapi di saat pembeli kenyang, jangan coba-coba pasang harga tinggi," ucapnya.
Terhadap tanah aset Pemprov Bali yang terdapat di GWK, kata Pastika, nantinya akan dimanfaatkan sesuai dengan hasil negosiasi.
Sebelumnya Kepala Biro Aset Pemprov Bali I Gusti Agung Sudarsana mengatakan hingga sekarang aset Pemprov Bali di kawasan GWK belum bisa dimanfaatkan.
Aset Pemprov Bali pernah direncanakan disewakan kepada pihak investor GWK. Namun karena menunggu rampungnya pembangunan patung dan bangunan lainnya di sana, investor juga batal menyewa aset lahan tersebut. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013