Denpasar (Antara Bali) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali mendesak DPRD provinsi setempat agar serius mengusut dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan manajemen Hotel Mulia terkait pembangunan pemecah ombak di Pantai Geger, Kabupaten Badung.
"Kami berharap DPRD serius dalam menangani dan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel Mulia, tidak asal-asalan seperti kasus-kasus lain selama ini. Penanganan kasus lingkungan yang serius tentu akan menjadi satu preseden baik bagi penegakan hukum lingkungan," kata Deputi Direktur Walhi Bali Suriadi Darmoko, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya sangat mendukung tindakan yang diambil oleh Komisi III dan Komisi IV DPRD Bali untuk melakukan sidak ke Hotel Mulia Resort serta menuntut pembongkaran terhadap pembangunan krib atau pemecah ombak yang dibangun pihak hotel.
Pembangunan pemecah gelombang sudah membentang ke tengah laut dan membuat Pura Geger dirongrong gelombang yang dapat mengancam posisi pura yang berada di ujung tebing.
"Sidak yang dilakukan DPRD Bali tentu membawa harapan agar seluruh praktik-praktik yang diduga melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi mengingat penegakan hukum lingkungan di daerah kita sangat lemah," ujarnya.
Sementara itu Ketua Dewan Daerah Walhi Bali Wayan Gendo Suardana menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam pembangunan Hotel Mulia tidak hanya pembangunan pemecah ombak yang terjadi saat ini.
"Kami bersama Frontier Bali melihat adanya dugaan pelanggaran sejak pertengahan 2011. Dugaan kami, pembangunan hotel itu telah melakukan pelanggaran berupa pemotongan tebing, pemadatan pantai menggunakan limestone, pelanggaran sempadan pantai dan pelanggaran terhadap radius kesucian pura (bhisama) yang kesemuanya bertentangan dan diduga melanggar Perda RTRWP Bali," ujarnya.
Menurut dia, pada saat itu saja dugaan pelanggaran yang dilakukan juga berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian petani rumput laut dan juga terganggunya ruang publik untuk tujuan sosio-religious karena menyempitnya pantai dan akitifitas pemadatan pantai tersebut. (LHS/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami berharap DPRD serius dalam menangani dan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel Mulia, tidak asal-asalan seperti kasus-kasus lain selama ini. Penanganan kasus lingkungan yang serius tentu akan menjadi satu preseden baik bagi penegakan hukum lingkungan," kata Deputi Direktur Walhi Bali Suriadi Darmoko, di Denpasar, Jumat.
Pihaknya sangat mendukung tindakan yang diambil oleh Komisi III dan Komisi IV DPRD Bali untuk melakukan sidak ke Hotel Mulia Resort serta menuntut pembongkaran terhadap pembangunan krib atau pemecah ombak yang dibangun pihak hotel.
Pembangunan pemecah gelombang sudah membentang ke tengah laut dan membuat Pura Geger dirongrong gelombang yang dapat mengancam posisi pura yang berada di ujung tebing.
"Sidak yang dilakukan DPRD Bali tentu membawa harapan agar seluruh praktik-praktik yang diduga melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi mengingat penegakan hukum lingkungan di daerah kita sangat lemah," ujarnya.
Sementara itu Ketua Dewan Daerah Walhi Bali Wayan Gendo Suardana menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam pembangunan Hotel Mulia tidak hanya pembangunan pemecah ombak yang terjadi saat ini.
"Kami bersama Frontier Bali melihat adanya dugaan pelanggaran sejak pertengahan 2011. Dugaan kami, pembangunan hotel itu telah melakukan pelanggaran berupa pemotongan tebing, pemadatan pantai menggunakan limestone, pelanggaran sempadan pantai dan pelanggaran terhadap radius kesucian pura (bhisama) yang kesemuanya bertentangan dan diduga melanggar Perda RTRWP Bali," ujarnya.
Menurut dia, pada saat itu saja dugaan pelanggaran yang dilakukan juga berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian petani rumput laut dan juga terganggunya ruang publik untuk tujuan sosio-religious karena menyempitnya pantai dan akitifitas pemadatan pantai tersebut. (LHS/IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013